Ekonesia – Kisruh proyek LRT City yang tak kunjung rampung kini memanas hingga ke meja pemerintahan. Ribuan konsumen yang menanti unit hunian mereka kini bisa sedikit bernapas lega setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Danantara Indonesia ikut campur tangan dalam masalah pelik ini.
Baca juga: Raihan BRI Rp1.106 Triliun untuk UMKM, Menko Airlangga Terkesan!
Persoalan bermula dari jeritan hati para pembeli unit di sejumlah proyek LRT City. Mereka mengaku belum menerima unit yang telah dibeli, meski sudah bertahun-tahun menunggu. Tuntutan utama mereka kini jelas: pemerintah harus membantu proses pengembalian dana atau full refund secara penuh.
Dalam audiensi bersama Maruarar, yang akrab disapa Ara, para konsumen dari berbagai proyek LRT City mengungkapkan penderitaan mereka. Salah satu korban, Ajeng dari LRT City Tebet, terpaksa menghentikan cicilan karena nihilnya progres pembangunan. Keputusan pahit ini justru menyeretnya ke masalah baru, dikejar penagih bank hingga tempat kerja, bahkan riwayat kreditnya di SLIK OJK kini anjlok ke level 5.
Baca juga: Palmer ke Liverpool? Sensasi Transfer Mengejutkan!
Situasi serupa dialami konsumen LRT City Ciracas yang sudah menanti tujuh tahun sejak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 2019, tanpa kejelasan unit. Sementara Adityo, pembeli di LRT City Cibubur, mengungkapkan betapa sulitnya menghubungi pengembang, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Bahkan, saat mendatangi kantor pusat, mereka hanya bertemu petugas keamanan. Mereka semua bersatu dalam satu tuntutan: pengembalian dana penuh atas investasi yang telah mereka keluarkan.
Di tengah desakan para konsumen, Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza Nasution, akhirnya buka suara. Ia mengakui bahwa kondisi finansial perusahaan sedang berada di titik terendah. Baru menjabat sekitar dua minggu, Indra mengungkapkan bahwa likuiditas ADCP sangat tertekan, membuat proses pengembalian dana kepada konsumen menjadi sangat sulit direalisasikan. Arus kas operasional perusahaan hingga Juni 2026 bahkan tercatat minus sekitar Rp900 juta, sebuah sinyal merah yang mengkhawatirkan.
Mendengar pengakuan tersebut, Menteri Maruarar Sirait tak tinggal diam. Ia berjanji akan segera mengusulkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap ADCP. Langkah ini diharapkan mampu mengungkap gambaran utuh kondisi perusahaan, termasuk akar masalah di balik kesulitan pengembalian dana.
Tak hanya itu, Ara juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini. "Jika ada unsur hukumnya, yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi," tegasnya, mengisyaratkan keseriusan dalam menegakkan hukum demi nasib rakyat. Ia memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menelaah kemungkinan pelanggaran hukum.
Gelombang masalah ini tak berhenti di Kementerian PKP. Danantara Indonesia, melalui Kepala BP BUMN sekaligus COO Dony Oskaria, turut memanggil manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebagai induk ADCP. Dalam pertemuan tersebut, Dony mendesak ADHI untuk segera menindaklanjuti semua keluhan masyarakat dan memperkuat komunikasi dengan para penghuni serta pemangku kepentingan.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian cepat dan bertanggung jawab, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat yang telah berinvestasi di proyek LRT City. Dengan masuknya persoalan ini ke level kementerian dan Danantara, nasib ribuan konsumen LRT City kini menjadi perhatian serius pemerintah dan BUMN. Harapan akan keadilan dan penyelesaian masalah kini berada di tangan para pemangku kebijakan tertinggi.
Tinggalkan komentar