Purbaya Ungkap Investor China Punya Cara Sendiri

Ekonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuka suara terkait keputusan dua lembaga pemeringkat global yang merevisi peringkat surat utang Indonesia. Khususnya, ia menyoroti obligasi berdenominasi yuan atau Panda Bond yang dijadwalkan terbit pada akhir Juli 2026, menegaskan bahwa pemodal dari Tiongkok memiliki pandangan berbeda.

Baca juga: Sri Mulyani Terima Kado Pensiun dari Taspen

Purbaya menjelaskan, Panda Bond akan dievaluasi oleh lembaga pemeringkat dari Tiongkok sendiri. Hal ini karena investor di negara tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh penilaian dari entitas internasional seperti S&P atau Moody’s. "Mereka (investor Tiongkok) tidak terlalu peduli dengan peringkat dari S&P atau Moody’s. Mereka akan berpegang pada hasil penilaian dari lembaga pemeringkat Tiongkok," ujar Purbaya dalam sebuah sesi media di Kementerian Keuangan pada Jumat 26 Juni 2026.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa hasil pemeringkatan dari lembaga Tiongkok akan diumumkan beberapa hari sebelum Panda Bond resmi diperdagangkan. Ia optimis bahwa penilaian yang akan keluar akan sangat positif.

Baca juga: Ekonesia – Everton bikin kejutan gegerkan Old Trafford! Gol tunggal Dewsbury-Hall amankan tiga poin dramatis meski bermain dengan 10 pemain.

Sebagai latar belakang, pada April lalu, Moody’s telah mengumumkan evaluasi peringkat untuk sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, Moody’s mempertahankan peringkat utang di level Baa2, satu tingkat di atas kategori layak investasi. Namun, terdapat revisi pada prospek (outlook) peringkat, dari sebelumnya stabil menjadi negatif. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan apresiasi atas keputusan ini, meskipun ada penyesuaian pada prospek.

Tak hanya Moody’s, lembaga pemeringkat internasional S&P juga pada April lalu menetapkan peringkat utang Indonesia di level BBB/Stable/A-2. S&P turut memberikan catatan bahwa peringkat Indonesia tergolong rentan terhadap tekanan jika konflik global berkepanjangan dan gangguan pasar energi terus berlanjut. Menurut analisis S&P, dibandingkan dengan beberapa negara berkembang besar lainnya di Asia Tenggara, indikator kredit Indonesia lebih sensitif terhadap potensi pelemahan posisi fiskal maupun eksternal.