Ekonesia – Sejarah kolonial menyimpan banyak kisah kelam, salah satunya tentang pejabat yang dibenci rakyat hingga jasadnya ditelantarkan. Kisah ini menjadi cermin betapa buruknya kebijakan seorang pemimpin dapat meninggalkan luka mendalam, bahkan setelah kematiannya.
Baca juga: ASDP Merak Sisir Penumpang! Ada Apa?
Sosok yang dimaksud adalah Qiu Zuguan. Meski namanya tidak setenar para Gubernur Jenderal VOC, ia memegang posisi krusial sebagai pemimpin lembaga Boedelkalmer, yang mengelola warisan serta aset-aset warga Tionghoa di Batavia, kini Jakarta.
Pada era tersebut, banyak warga Tionghoa yang pulang ke tanah leluhur dengan membawa serta harta benda mereka. Qiu diberi mandat untuk menarik pajak dari aset-aset ini. Selain itu, ia juga bertanggung jawab mengurus ahli waris dan peninggalan yang ditinggalkan di kota itu.
Baca juga: Bank Ganesha Siap Lompat Kelas Ikuti Mandat OJK
Menurut catatan sejarawan Leonard Blusse dalam The Chinese Annals of Batavia (2018), sejak menjabat pada tahun 1715, Qiu dikenal kerap menyengsarakan rakyat melalui serangkaian kebijakan pajaknya. Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, khususnya etnis Tionghoa, tak luput dari jeratan pajak dan pungutan yang memberatkan.
Salah satu contohnya adalah perhelatan pernikahan. Warga Tionghoa yang ingin melangsungkan upacara pernikahan diwajibkan membayar pajak khusus.
Pajak juga diberlakukan saat ada kematian. Pihak keluarga harus membayar pungutan berdalih dokumen kematian, bahkan di tengah duka mendalam. Sungguh ironis, di saat berduka, rakyat masih harus merogoh kocek untuk sebuah dokumen kematian.
Tak ayal, masyarakat, terutama warga Tionghoa, memendam kebencian yang mengakar kuat terhadap Qiu. Perlu diingat, pada masa VOC, komunitas Tionghoa memang menjadi sasaran utama pemerasan pajak untuk urusan-urusan pribadi.
Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008) mengungkapkan, masyarakat bahkan dikenakan pajak kepala dan kuku. Penolakan membayar berujung pada denda 25 gulden atau ancaman hukuman penjara.
Meski terjepit dalam tekanan ekonomi, warga hanya bisa pasrah mematuhi aturan demi menghindari jeruji besi. Namun, momen kematian Qiu pada Juli 1721 justru menjadi puncak luapan kekecewaan rakyat. Berbeda dengan pejabat atau tokoh terkemuka lainnya yang diantar dengan penuh penghormatan ke peristirahatan terakhir, nasib serupa tidak berlaku bagi Qiu.
Tak seorang pun bersedia mengusung peti jenazahnya.
Akibatnya, peti mati berisi jasad Qiu tergeletak begitu saja di tengah jalan, tanpa ada yang mau mengantarnya hingga liang lahat, seperti dicatat Leonard Blusse. Keluarga Qiu dilanda kepanikan. Segala upaya bujukan agar warga mau membantu mengantar jenazah ditolak mentah-mentah. Akhirnya, mereka terpaksa menyewa tenaga dari kalangan lokal untuk mengusung peti Qiu menuju pemakaman.
Meski jasadnya telah bersemayam, memori pahit akan kebijakan zalimnya terus menghantui ingatan masyarakat.
Tinggalkan komentar