Ekonesia – Dewan Ekonomi Nasional DEN baru-baru ini menyampaikan analisis mendalam mengenai kondisi makroekonomi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto. Peringatan utama yang mengemuka adalah potensi lonjakan harga kebutuhan pokok sebagai imbas dari depresiasi Rupiah yang telah menyentuh level 18 ribu per dolar Amerika Serikat. Fenomena ini dikhawatirkan akan memukul telak daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Baca juga: Bakteri: Pahlawan Baru Pertanian Indonesia?
Pertemuan penting di Istana Merdeka Selasa lalu itu dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan serta sejumlah anggota kunci seperti Chatib Basri Hario Seto dan Mochammad Firman Hidayat. Mereka menekankan bahwa menjaga stabilitas harga adalah prioritas utama demi melindungi kesejahteraan rakyat. Untuk itu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menerapkan efisiensi anggaran secara menyeluruh termasuk dalam program MBG menjadi langkah krusial.
Mochammad Firman Hidayat dalam laporannya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kokoh jauh berbeda dari situasi krisis 1998. Indikator makroekonomi menunjukkan performa yang kuat inflasi terjaga stabil dan neraca keuangan korporasi berada dalam posisi sehat. Ia mencontohkan utang perusahaan dalam denominasi dolar jauh lebih rendah dibanding era 1998 disertai arus kas perusahaan yang tinggi sehingga mampu memitigasi gejolak ekonomi. Sistem perbankan nasional juga sangat tangguh dengan rasio kecukupan modal atau CAR di atas 25 persen.
Baca juga: BBM di Daerah Bencana Pulih Lebih Cepat? Ini Faktanya
Meskipun demikian Firman mengingatkan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap ketidakpastian ekonomi global terutama dampak perang yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari perkiraan semula. Konflik ini berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia yang kemudian akan memperparah pelemahan Rupiah. Konsekuensinya biaya produksi dan distribusi di dalam negeri akan melonjak. Data menunjukkan Indeks Harga Konsumen IHK berada di 3 persen namun Indeks Harga Perdagangan Besar IHPB telah mencapai 7 persen. Angka ini menjadi sinyal bahaya yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun ini meski pemerintah diklaim telah menyiapkan berbagai strategi.
Guna memperkuat keyakinan masyarakat Firman menyarankan agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan kondisi defisit fiskal. Selain itu efisiensi anggaran harus terus digalakkan termasuk pada program-program prioritas seperti MBG yang berpotensi menghasilkan penghematan signifikan. Langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara juga perlu diintensifkan.
Untuk membendung pelemahan Rupiah dan memperkuat cadangan devisa negara DEN mengusulkan beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah mengoptimalkan potensi neraca pembayaran melalui peningkatan pendapatan sekunder seperti remitansi dari pekerja migran. Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kiriman uang dari pahlawan devisa ini dibandingkan negara tetangga seperti Filipina. Program peningkatan kualitas pekerja migran seperti perawat dan teknisi diharapkan dapat mendongkrak devisa di masa depan.
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara juga menjadi fokus utama. Dengan kunjungan sekitar 15 juta turis Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam 20 juta Thailand 30 juta atau Malaysia 40 juta. Kebijakan seperti pemberian bebas visa kunjungan bagi negara-negara berpendapatan tinggi yang tertarik pada Indonesia dapat menjadi stimulus tanpa memerlukan anggaran besar. Berbagai masukan komprehensif ini telah disampaikan kepada Presiden sebagai panduan dalam menavigasi tantangan ekonomi ke depan.
Tinggalkan komentar