Ekonesia – Rusia baru saja mengesahkan regulasi revolusioner yang memberikan kewenangan tak terduga kepada institusi keuangannya. Kini, bank sentral hingga bank komersial di negara beruang merah itu memiliki hak penuh untuk menangkis serangan pesawat nirawak atau drone menggunakan sistem pertahanan mereka sendiri. Langkah ini diambil sebagai respons tegas terhadap gempuran drone Ukraina yang semakin intensif.
Baca juga: Sanur Bersolek! Desa Adat Dukung Jadi Kawasan Minim Polusi
Parlemen Rusia meresmikan undang-undang tersebut pada Selasa (26/5/2026). Beleid baru ini secara spesifik mengizinkan staf di Bank Sentral Rusia untuk dilengkapi senjata dan mengoperasikan sistem yang dirancang khusus untuk menjatuhkan drone tanpa perlu melibatkan unit militer khusus. Ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi pertahanan negara tersebut, mengingat militer Ukraina semakin mengandalkan serangan drone jarak jauh, menantang kemampuan Rusia dalam menjaga wilayah udaranya yang luas.
Tidak hanya bank sentral, sejumlah lembaga vital lainnya juga termasuk dalam daftar yang diizinkan mengelola operasi pertahanan drone secara mandiri. Di antaranya adalah bank terbesar Rusia, Sberbank, Asosiasi Pengumpulan Uang Tunai Rusia, serta Layanan Pos Khusus yang bertanggung jawab atas pengiriman surat-menyurat rahasia negara. Karyawan di institusi-institusi ini kini "diberdayakan untuk mencegah pengoperasian kendaraan udara tak berawak, kapal dan peralatan bawah air dan permukaan, kendaraan tak berawak, serta sistem tak berawak otomatis lainnya," demikian bunyi kutipan dari regulasi tersebut.
Baca juga: Rupiah Loyo! Efek Gencatan Tarif AS-China?
Hak ini dapat dimanfaatkan untuk menghalau agresi terhadap fasilitas yang dilindungi, atau untuk menetralkan ancaman serangan terhadap karyawan maupun individu lain yang berada di lokasi tersebut. Metode yang diperbolehkan mencakup pengacauan atau pengubahan sinyal kendali jarak jauh drone, mengganggu panel kontrolnya, hingga merusak atau menghancurkan pesawat nirawak tersebut.
Meskipun baik Rusia maupun Ukraina secara konsisten menyangkal sengaja menargetkan infrastruktur sipil dalam konflik yang dimulai Februari 2022, kenyataannya beberapa serangan telah menghantam fasilitas penting di kedua belah pihak. Situasi ini juga diperparah oleh perang siber yang terus berlangsung.
Anatoly Aksakov, Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, menjelaskan kepada Radio RBC bahwa sistem pertahanan anti-drone akan ditempatkan di dekat fasilitas strategis dan para karyawan akan dibekali persenjataan. "Pertama, teknologi pengacakan akan digunakan untuk mempersulit [UAV] menargetkan dan menyerang sasaran yang relevan. Selain itu, kami juga akan menggunakan cara untuk menembak jatuh drone ini, demi melindungi target yang krusial," ujarnya. Aksakov juga menegaskan bahwa biaya pengadaan sistem pertahanan drone ini akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing lembaga. "Jika itu bank sentral, maka bank sentral yang akan membayar; jika itu Sberbank, maka Sberbank yang akan membayar," tambahnya, seperti dikutip dari CNBC International.
Di tengah meningkatnya skala konflik dan fokus Amerika Serikat pada operasi militernya sendiri, upaya untuk membawa Moskow dan Kyiv ke meja perundingan damai tampaknya masih terhenti, memperburuk ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
Tinggalkan komentar