Ekonesia – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu banyak pertanyaan di benak publik. Bukan hanya tentang transisi kepemimpinan, namun juga mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di negeri ini. Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas berbagai fasilitas dan tunjangan bagi mantan wakil presiden, mulai dari pensiun hingga dukungan untuk kebutuhan sehari-hari.
Baca juga: IHSG Menggila Usai Pidato Prabowo Ini Faktanya
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ini secara otomatis membuka babak baru terkait status dan hak-hak yang melekat padanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seorang mantan wakil presiden berhak atas sejumlah keistimewaan, asalkan diberhentikan dengan hormat.
Dalam Pasal 7 regulasi tersebut, mantan wakil presiden akan menerima berbagai tunjangan dan fasilitas pendukung di luar pensiun pokok. Ini mencakup:
Baca juga: Stadion FIFA Siap! Telkom Jamin Koneksi Lancar!
- Tunjangan yang disesuaikan dengan ketentuan pensiun bagi pegawai negeri.
- Biaya operasional rumah tangga, termasuk tagihan air, listrik, dan telepon.
- Seluruh biaya jaminan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarganya.
Tak hanya itu, Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjamin fasilitas lain yang tak kalah penting, yaitu:
- Penyediaan hunian representatif lengkap dengan perabotnya.
- Akses kendaraan dinas milik negara yang dilengkapi dengan sopir pribadi.
Perlu dicatat, perabot rumah akan diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah. Namun, biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden. Berbeda dengan rumah, biaya perawatan kendaraan dinas beserta gaji pengemudinya tetap menjadi tanggungan penuh negara.
Detail Pensiun Mantan Wakil Presiden
Hak pensiun bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan ini menegaskan bahwa pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak atas tunjangan pensiun. Besaran pensiun pokok yang diterima mencapai 100% dari gaji pokok terakhir saat masih aktif menjabat.
Merujuk pada Pasal 2 UU yang sama, gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, di luar presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung adalah Rp5,04 juta per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok seorang wakil presiden mencapai Rp20,16 juta setiap bulannya. Angka inilah yang menjadi dasar utama penghitungan tunjangan pensiun pokok bagi mantan wakil presiden. Pembayaran pensiun beserta tunjangan dan biaya lainnya akan dimulai pada bulan berikutnya setelah penetapan pemberhentian secara hormat.
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjelaskan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas memutuskan sebaliknya. Dengan demikian, hak pensiun, tunjangan, dan berbagai fasilitas bagi Gibran akan bergantung pada keputusan resmi MPR terkait status pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden.
Tinggalkan komentar