Ekonesia – Di balik sejarah panjang kemerdekaan finansial Indonesia, tersimpan kisah seorang tokoh visioner: Margono Djohohadikusumo, kakek dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peran sentralnya dalam mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI), bank pertama yang sepenuhnya milik bangsa, menjadi fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi negeri ini.
Baca juga: Harga Cabai & Bawang Merah Turun! Segini Harganya Sekarang
Pada awal kemerdekaan, gagasan tentang bank sentral memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom. Margono, yang saat itu menjabat di Dewan Pertimbangan Agung, bersikeras bahwa Indonesia harus membangun bank sentral dari nol, dengan kekuatan dan sumber daya sendiri, bukan mewarisi lembaga asing. Berbeda pandangan, Soerachman, Menteri Kemakmuran kala itu, cenderung menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) peninggalan Belanda, dengan alasan infrastruktur dan tenaga ahli yang sudah tersedia.
Namun, situasi politik berubah drastis ketika Belanda berencana kembali menjajah dan menghidupkan DJB sebagai bank sentral mereka, bahkan berencana mencetak dan mengedarkan uang NICA untuk mengacaukan perekonomian. Ancaman ini memperkuat argumentasi Margono. Ia bergerak cepat, mengantongi restu dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk mewujudkan bank nasional yang mandiri.
Baca juga: Liverpool Amankan Bek Masa Depan Siap Guncang EPL
Sejak September 1945, Margono telah merintis pendirian Bank Negara Indonesia dan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Puncaknya, pada 5 Juli 1946, pemerintah secara resmi mendirikan BNI sebagai bank sentral berdasarkan Perpu No.2 tahun 1946. Selain mengemban tugas sebagai bank sentral, BNI juga berfungsi sebagai bank umum, melayani kredit, obligasi, hingga simpanan giro, deposito, dan tabungan. Margono sendiri dipercaya memimpin BNI pertama kali, dengan modal yang dihimpun dari patungan rakyat.
Perjalanan BNI di masa awal tidaklah mudah. Bank ini menjadi ujung tombak pertempuran ekonomi melawan DJB Belanda, dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk melawan uang NICA. Namun, invasi Belanda yang meluas menyebabkan banyak wilayah jatuh ke tangan penjajah, menghambat operasional BNI. Banyak cabang terpaksa tutup dan asetnya dirampas.
Setelah perang kemerdekaan berakhir pada 1949, BNI kembali bangkit. Namun, perannya sebagai bank sentral mulai memudar. Pada 1953, pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia, yang kemudian mengambil alih fungsi bank sentral. Status BNI sebagai bank sentral resmi dicabut pada 1968, mengubahnya menjadi salah satu bank pelat merah terkemuka di Indonesia hingga kini.
Tinggalkan komentar