Ekonesia – Sebuah terobosan signifikan baru saja diluncurkan pemerintah Indonesia yakni Sistem Registri Unit Karbon SRUK yang digadang menjadi pilar utama masa depan perdagangan karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Froderica Widyasari menekankan bahwa pengembangan SRUK adalah hasil sinergi dan kolaborasi erat antarberbagai institusi.
Baca juga: AI Jadi Instruktur? Sekolah Mengemudi Ini Bikin Heboh!
Dalam pernyataannya di Djakarta Theater Jakarta Froderica yang akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa SRUK memastikan pencatatan unit karbon berlangsung transparan dan kredibel. Ia menambahkan integrasi SRUK dengan bursa karbon yang berbasis teknologi blockchain akan menjadi kunci vital dalam menentukan sukses atau tidaknya perdagangan unit karbon di Indonesia. Integrasi ini diharapkan mampu mendongkrak integritas dan kepercayaan pasar secara signifikan.
Kiki memaparkan tiga poin krusial terkait SRUK. Pertama sistem ini akan meningkatkan kepercayaan pasar melalui interoperabilitas antara SRUK dan bursa karbon. Lembaga internasional akan menyaksikan proses yang mulus mulai dari pencatatan sertifikasi perdagangan pelaporan hingga penghentian unit karbon yang semuanya tercatat jelas.
Baca juga: UMKM Badui Gebrak Festival Multatuli
Kedua SRUK akan berfungsi sebagai sumber data tunggal atau single source of truth yang menjadi rujukan utama bagi semua pihak dalam ekosistem perdagangan karbon. Ini berarti setiap informasi terkait unit karbon akan berasal dari satu sistem yang terpusat dan terpercaya.
Ketiga kehadiran SRUK akan mempermudah pengawasan pasar. Dengan integrasi yang kuat SRUK akan menjadi fondasi bagi pengawasan pasar karbon yang akurat tepat waktu dan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Harapannya posisi Indonesia di kancah global akan semakin kuat dengan integritas pasar karbon yang terjaga dan interoperabel dengan pasar internasional.
Meskipun fondasi pasar karbon telah kokoh Kiki mengakui volume transaksi saat ini belum optimal. Tercatat 198 juta ton CO2 ekuivalen telah diperdagangkan dengan nilai transaksi Rp 93 miliar dari 431 kali frekuensi dan melibatkan 155 pengguna jasa karbon. Namun dengan hadirnya SRUK OJK optimis angka-angka ini akan melonjak drastis di masa mendatang.
OJK juga berkomitmen penuh untuk menjaga integritas pasar karbon Indonesia dari spekulasi berlebihan hingga praktik green washing. Perlindungan konsumen dan investor menjadi prioritas utama OJK memastikan tidak ada praktik merugikan masyarakat seperti social washing atau lainnya yang terjadi di pasar ini.
Untuk memperkuat perdagangan karbon OJK mengusung tiga pilar utama. Yakni penguatan kebijakan keuangan berkelanjutan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan serta penerbitan Peraturan OJK terbaru nomor 10 tahun 2026. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa pasar karbon Indonesia menuju era baru yang lebih transparan dan berintegritas.
Tinggalkan komentar