Ekonesia – Pasar obligasi Jepang tengah dilanda turbulensi hebat. Imbal hasil surat utang pemerintah negeri sakura meroket ke level tertinggi dalam empat dekade terakhir, memicu kecemasan mendalam di kalangan investor global. Situasi genting ini dipicu oleh rencana pemerintah Jepang untuk menggelontorkan anggaran tambahan senilai 3 triliun yen, setara sekitar US$19 miliar, yang justru menimbulkan tanda tanya besar.
Baca juga: BTN Rombak Petinggi Deputi BUMN Masuk Jajaran
Anggaran ekstra tersebut, yang digagas oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga Jepang yang tercekik oleh kenaikan biaya hidup, terutama akibat lonjakan harga energi imbas konflik di Iran. Dana ini dialokasikan untuk memperkuat cadangan fiskal serta mendanai subsidi bahan bakar dan utilitas. Namun, langkah ini justru berbalik menjadi bumerang, mengikis kepercayaan pasar terhadap janji pemerintah yang sebelumnya berkomitmen tidak akan menambah total penerbitan obligasi hingga tahun 2026.
Kepanikan pasar terlihat jelas dari pergerakan imbal hasil obligasi. Obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun sempat menyentuh angka 2,809% pada 20 Mei, sebuah rekor tertinggi sejak tahun 1996. Tak kalah mengkhawatirkan, imbal hasil obligasi tenor 30 tahun bahkan menembus batas 4%, mengindikasikan kekhawatiran serius investor terhadap risiko fiskal dan tekanan inflasi yang terus membayangi.
Baca juga: Sri Mulyani: Kabar Gembira untuk Pengusaha!
Jesper Koll, Direktur Ahli Monex Group, dengan tegas menyatakan bahwa pasar obligasi tidaklah naif. "Anda tidak bisa begitu saja meningkatkan pengeluaran tanpa konsekuensi peningkatan utang," ujarnya, seperti dikutip dari laporan media internasional. Koll juga menyoroti kejanggalan penggunaan acuan tahun kalender 2026 oleh PM Takaichi dalam menjelaskan target penerbitan obligasi. Menurutnya, pendekatan ini sangat tidak lazim mengingat Jepang selama ini selalu menggunakan tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret. "Jika ada tanda bahaya, ini adalah tanda bahaya yang sangat jelas," tegas Koll.
Louis Chua, pengamat riset ekuitas untuk Asia di Julius Baer, turut menambahkan bahwa ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, harga komoditas yang tinggi, serta beban subsidi energi yang membengkak, semakin memperburuk sentimen pasar terhadap kondisi fiskal Jepang.
Meski demikian, tidak semua analis melihat paket anggaran ini sebagai ancaman. Krishna Bhimavarapu, Ekonom APAC State Street Investment Management, berpendapat bahwa langkah pemerintah tetap sejalan dengan pendekatan fiskal PM Takaichi yang cenderung berhati-hati. "Kami tetap optimistis secara struktural terhadap Jepang, baik dari sisi ekonomi maupun pasar," katanya. Ia melihat anggaran tambahan ini lebih sebagai bantalan yang ditargetkan untuk membantu rumah tangga yang terdampak harga energi, bukan stimulus berskala besar.
Di tengah gejolak ini, data ekonomi Jepang sebenarnya menunjukkan sinyal positif. Ekonomi tumbuh 2,1% secara tahunan pada kuartal pertama, dengan PDB riil naik 0,5% dari kuartal sebelumnya. Ekspor juga melonjak 14,8% pada April dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh pengiriman semikonduktor yang kuat dan permintaan terkait kecerdasan buatan.
Namun, bagi para investor, fokus utama kini beralih pada potensi risiko inflasi, kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BOJ), serta potensi pasokan obligasi tambahan yang dapat semakin menekan pasar surat utang Jepang. Ketidakpastian ini menciptakan suasana waspada di pasar finansial global.
Tinggalkan komentar