Mengejutkan Toba Pulp PHK Massal Izin Dicabut

Agus Riyadi

27 April 2026

2
Min Read

Ekonesia – Kabar mengejutkan datang dari industri pulp tanah air. PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan kode saham INRU mengumumkan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap karyawannya. Kebijakan drastis ini diambil menyusul adanya perubahan fundamental pada status izin konsesi lahan yang selama ini menjadi tulang punggung operasional perusahaan.

Berdasarkan pengumuman resmi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, manajemen INRU telah menggelar sosialisasi terkait kebijakan PHK ini pada tanggal 23 hingga 24 April 2026. Implementasi kebijakan yang berat ini direncanakan akan mulai berlaku efektif pada 12 Mei 2026.

Mengejutkan Toba Pulp PHK Massal Izin Dicabut
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pihak manajemen menjelaskan bahwa keputusan sulit ini merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan. Kondisi ini secara langsung memaksa penghentian total seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di area PBPH milik perusahaan. "Seluruh kegiatan operasional yang terkait pemanfaatan hutan terpaksa dihentikan akibat pencabutan PBPH Perseroan," demikian pernyataan manajemen yang dikutip Minggu 26 April 2026.

Menyikapi potensi dampak hukum, perseroan tidak menampik kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Gugatan dari para karyawan yang terdampak efisiensi ini menjadi salah satu risiko yang telah diantisipasi oleh jajaran direksi Toba Pulp Lestari.

Meski demikian, emiten produsen pulp ini menegaskan bahwa kebijakan PHK tersebut tidak akan menggoyahkan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Lebih lanjut, perseroan juga memastikan bahwa langkah ini tidak akan memengaruhi kelangsungan usaha atau keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.

Sebagai informasi tambahan, PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah pemain utama di sektor industri pulp dengan pusat operasional utamanya berlokasi di Sumatera Utara. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada rincian pasti mengenai jumlah karyawan yang akan terkena dampak dari kebijakan efisiensi yang sangat signifikan ini.

Ikuti kami di Google News

Tinggalkan komentar

Related Post