Ekonesia Ekonomi – Jakarta – Program ambisius pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi ketimpangan sosial ekonomi di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, yang menyatakan bahwa program ini adalah wujud kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat.
Ujang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin seluruh warga negara merasakan kemerdekaan yang hakiki, dan salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga memiliki hunian yang layak dan bermartabat. Program ini menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, dengan tujuan utama mempersempit jurang kesenjangan antara masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga wilayah pesisir.
Lebih dari sekadar mengurangi kesenjangan, program yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi masalah "backlog" perumahan yang mencapai angka fantastis. Program ini berupaya menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Strategi pelaksanaannya meliputi perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta penataan kawasan pesisir dan pembangunan hunian yang adaptif terhadap bencana.
Ujang menambahkan, pemerintah juga berupaya mengendalikan harga tanah dan tata ruang melalui program ini. Subsidi akan diarahkan untuk menormalisasi harga tanah, serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak semakin jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan ekonomi lokal, yang akan diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
Program 3 Juta Rumah merupakan implementasi dari Astacita Presiden Prabowo, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Program ini bertujuan menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, meyakini bahwa sektor perumahan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. "Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Fahri.
Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Informasi ini dilansir dari Ekonesia.com
Tinggalkan komentar