Ekonesia – Wacana kehadiran rupiah digital sebagai bagian dari Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia ternyata belum menjadi agenda mendesak. Hal ini diungkapkan oleh M Anwar Bashori, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang menilai implementasi mata uang digital ini masih jauh dari kata prioritas mengingat kondisi unik di Tanah Air.
Baca juga: Upamecano Pilih Bayern Madrid Gigit Jari?
Pria yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI tersebut memaparkan, belum krusialnya rupiah digital disebabkan oleh tingginya keberagaman dalam pemanfaatan mata uang rupiah di seluruh penjuru Indonesia. "Urgensi CBDC saat ini belum terasa karena heterogenitas kita yang luar biasa. Edukasi masyarakat, kondisi geografis kepulauan, hingga masalah nilai tukar yang belum tuntas, menjadi penghalang utama," ujarnya dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota DPR.
Anwar Bashori juga menyoroti kesenjangan pemahaman masyarakat antarwilayah terkait pengelolaan uang tunai. Ini terbukti dari fakta bahwa setiap tahun, BI harus mengganti sekitar 90% uang lusuh di beberapa daerah karena tidak semua wilayah memiliki standar uang layak pakai yang sama. Selain itu, infrastruktur sistem pembayaran digital antar pulau pun masih menunjukkan disparitas yang signifikan, mempertegas bahwa Indonesia bukan hanya Jawa atau kota-kota besar semata.
Baca juga: Tahun Ular Kayu: Ekonomi Indonesia Moncer di 2025?
Meskipun demikian, proyek pengembangan rupiah digital yang dikenal sebagai Proyek Garuda, tetap berjalan meski belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak tahun 2025. Pada tahun lalu, BI berhasil menuntaskan uji coba konsep (Proof of Concept/PoC) untuk tahap awal, yakni wholesale cash ledger. Inisiatif Proyek Garuda ini merupakan upaya BI untuk mendalami potensi dan implementasi CBDC di Indonesia.
Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa PoC ini adalah kelanjutan dari tiga tahapan sebelumnya yang dimulai sejak 2022, meliputi white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik. Pengujian ini bertujuan untuk menguji kesiapan teknologi yang akan mendukung model bisnis rupiah digital secara komprehensif, mencakup aspek teknis, keamanan transaksi, serta kemampuan berinteraksi dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sudah ada. Pemanfaatan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) menjadi fokus utama dalam evaluasi teknis menyeluruh ini, disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan rupiah digital di masa depan.
Tinggalkan komentar