Ekonesia – Nasib ratusan keluarga di Blora kini tengah berada di persimpangan jalan. Sebanyak 535 kepala keluarga (KK) terancam kehilangan tempat tinggal akibat proyek pembangunan Bendungan Karangnongko. Menanggapi situasi kritis ini, Bupati Blora Arief Rohman bergerak cepat menjamin kepastian masa depan warga terdampak.
Baca juga: Investor Baru Masuk, Saham AMAR Langsung ARA!
Bagi masyarakat yang tinggal di zona genangan, proyek bendungan ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan tantangan besar bagi keberlangsungan hidup mereka. Pemerintah Kabupaten Blora kini tengah mengupayakan skema relokasi yang matang, termasuk menjajaki opsi transmigrasi lokal sebagai solusi hunian baru bagi warga.
"Kepastian soal relokasi warga adalah prioritas utama yang harus segera kita tuntaskan," tegas Arief Rohman. Ia menekankan bahwa percepatan konstruksi bendungan harus berjalan selaras dengan penyelesaian administrasi dan penanganan warga agar tidak ada pihak yang merasa terabaikan.
Baca juga: Harga Beras Gak Turun Turun Ini Biang Keroknya
Salah satu hambatan yang sedang dikebut adalah proses pelepasan kawasan hutan di area genangan. Arief mengungkapkan bahwa seluruh tahapan administrasi telah rampung dan kini hanya tinggal menunggu tanda tangan Menteri Kehutanan untuk memberikan lampu hijau bagi kelanjutan proyek tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, dampak pembangunan ini mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa, yakni Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri. Desa Ngrawoh dan Nginggil menjadi wilayah yang paling terdampak karena jumlah penduduk yang harus pindah cukup signifikan.
Pemerintah daerah kini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Transmigrasi untuk mematangkan skema pemindahan warga. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setelah meninggalkan rumah lama mereka, warga tidak hanya mendapatkan tempat tinggal baru, tetapi juga kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.
Tinggalkan komentar