Bahlil Ungkap Alasan Ekspor Nikel RI Tersendat

Agus Riyadi

4 Agustus 2026

2
Min Read

Ekonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara mengenai polemik tersendatnya pengiriman komoditas nikel Indonesia ke pasar global. Masalah ini mencuat setelah terungkap adanya kandungan Logam Tanah Jarang atau LTJ sebagai mineral ikutan dalam produk ekspor.

Sejumlah kargo nickel pig iron (NPI) dilaporkan tertahan di pelabuhan, menunggu izin ekspor yang tak kunjung terbit. Penyebabnya adalah keharusan menjalani serangkaian uji tambahan untuk memastikan kadar LTJ sebelum produk tersebut diizinkan meninggalkan Tanah Air.

Bahlil Ungkap Alasan Ekspor Nikel RI Tersendat
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bahlil, dalam keterangannya baru-baru ini, membenarkan temuan Kementerian ESDM. "Setelah dicek oleh tim saya, memang ada beberapa produk dari hasil industri hilirisasi, contohnya nikel dan tembaga, yang memiliki kadar tertentu dan mengandung unsur logam tanah jarang," ungkapnya. Ia menambahkan, kondisi ini wajar mengingat sebagian produk hilirisasi seperti NPI belum mencapai tahap produk akhir.

Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia belum memiliki fasilitas industri khusus untuk mengolah LTJ yang muncul sebagai mineral ikutan. Produk seperti NPI, lanjut Bahlil, baru mencapai sekitar 40-50% dari proses pengolahan total. "Wajar jika di dalamnya masih terdapat komponen mineral lain yang ikut terbawa, seperti besi dan lainnya. Ini karena prosesnya baru setengah jalan," jelas Bahlil.

Menanggapi situasi ini, pemerintah kini tengah serius memetakan solusi komprehensif. Tujuannya agar roda industri yang dijalankan para investor tetap berputar tanpa hambatan. Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang merancang mekanisme pengelolaan atau kanalisasi khusus untuk LTJ yang terkandung sebagai mineral ikutan.

Bahlil juga meluruskan peran Kementerian ESDM dalam konteks ini. "Kami di ESDM fokus pada sektor hulu dan perizinan industri. Sementara itu, urusan produk dan ekspor berada di bawah kewenangan kementerian lain," paparnya. Ia menegaskan, Kementerian ESDM bukanlah satu-satunya pemegang keputusan dalam seluruh rantai pasok ini, melainkan bagian dari koordinasi antarlembaga.

Ikuti kami di Google News

Tinggalkan komentar

Related Post