Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan gebrakan baru dalam dunia birokrasi dengan menerapkan deregulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang rumit dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa konsep deregulasi berbasis AI ini akan segera dipaparkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Integrasi AI dalam deregulasi ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan AI, pemerintah berharap dapat meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Deregulasi berbasis AI ini akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sebuah platform perizinan berusaha terpadu. DEN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berkoordinasi dalam implementasi sistem ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. "Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa masuk di AI," jelas Luhut.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan meresmikan proyek percontohan GovTech berbasis AI di Banyuwangi pada September 2025. Luhut optimistis bahwa proyek ini akan berhasil dan dapat direplikasi di daerah lain. "Kalau ini sukses, ya sudah terus kembangkan sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI, jadi bisa kita upgrade di-update setiap waktu, karena dia basisnya adalah AI," katanya.
Luhut juga menyoroti keberhasilan sejumlah portofolio digital karya anak bangsa, seperti aplikasi PeduliLindungi, e-Katalog yang menghemat 40 persen belanja, dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). Dengan integrasi berbagai sistem digital ini, Luhut yakin Indonesia akan menjadi lebih kompetitif di kancah global. Informasi ini dilansir dari Ekonesia Ekonomi –
Tinggalkan komentar