Ekonesia Ekonomi – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, tengah gencar mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia. Langkah utama yang diambil adalah deregulasi dan pemangkasan biaya investasi, dengan tujuan mengoptimalkan potensi investasi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Rosan menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dan peraturan, serta pemotongan biaya-biaya yang menghambat investasi. Hal ini disampaikannya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Pemerintah, melalui Kementerian Investasi, aktif melakukan deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat realisasi komitmen investasi di berbagai sektor strategis. Satuan Tugas khusus telah dibentuk untuk mempercepat proses ini.
UU Omnibus Law 2021 menjadi fondasi awal reformasi investasi yang terus diperbarui untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi investor. Salah satu inisiatif besar adalah integrasi perizinan dari 18 kementerian dan lembaga ke dalam satu atap di bawah Kementerian Investasi. Tujuannya adalah menyederhanakan proses perizinan usaha secara nasional.
Saat ini, enam kementerian telah bergabung dalam sistem terpadu ini, dan diharapkan 12 kementerian lainnya akan segera menyusul. Hal ini diharapkan dapat membuat perizinan lebih efisien, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha.
Rosan menekankan bahwa investasi membutuhkan kejelasan waktu perizinan, tata kelola yang baik, serta dukungan sistem yang berdaya saing tinggi. Manfaat investasi bukan hanya pengembalian modal, tetapi juga penciptaan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
"Kita tidak mau kalau ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Karena ini kan satu komitmen jangka panjang," pungkas Rosan.
Tinggalkan komentar