Ekonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menanti kucuran dana segar senilai sekitar Rp3 triliun dari pemerintah pusat. Dana tersebut merupakan bagian dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat diandalkan untuk menopang berbagai program pembangunan daerah. Meski kesepakatan prinsip telah tercapai, Pemprov DKI masih menunggu terbitnya regulasi teknis yang akan menjadi payung hukum pencairannya.
Baca juga: Anak Muda Magetan Melek Digital, Omzet Naik Drastis!
Menurut Prastowo Yustinus, juru bicara Gubernur DKI Jakarta, pembahasan mengenai penyaluran DBH yang tertunda ini telah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Keuangan. Bahkan, Presiden Republik Indonesia sendiri telah memberikan instruksi agar kekurangan penyaluran DBH segera direalisasikan. "Secara prinsip, pembicaraan dengan Menteri Keuangan sudah menyepakati hal ini, dan Bapak Presiden juga telah mengarahkan agar penyaluran kurang bayar DBH segera dilakukan," terang Prastowo kepada awak media.

Kendati demikian, Pemprov DKI belum bisa bergerak lebih jauh sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur detail teknis pencairan diterbitkan. Kepastian mengenai prosedur dan besaran pasti dana yang akan diterima akan mengacu pada PMK tersebut. Prastowo berharap PMK ini dapat diterbitkan pada akhir November ini, memberikan kejelasan bagi perencanaan anggaran daerah.
Baca juga: Gas Bumi Mengalir Ribuan Rumah Batam Tersenyum
Di sisi lain, untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur vital, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan strategi pembiayaan alternatif. Semula, opsi penerbitan obligasi daerah atau municipal bond sempat dipertimbangkan. Namun, setelah mencermati kondisi pasar obligasi yang sedang bergejolak dan cenderung mematok suku bunga tinggi, Pemprov DKI memutuskan untuk memodifikasi strategi.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI kini menelusuri opsi pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih bersaing. Dana pinjaman ini nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis di ibu kota. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan asesmen proyek oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pemprov DKI juga berharap dapat memperoleh tenor pinjaman yang lebih panjang. Harapan ini muncul agar beban pembayaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih terkelola dan tidak terlalu memberatkan. Dukungan terhadap skema pembiayaan ini bahkan telah diperkuat oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah diskusi belum lama ini. Saat ini, Pemprov DKI terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan sambil menunggu hasil penilaian proyek dari Bappenas sebelum skema pembiayaan infrastruktur ini dapat diwujudkan.









Tinggalkan komentar