Ekonesia – Revolusi pinjaman daring atau pindar telah membuka gerbang akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Di tengah maraknya layanan finansial digital, sebuah fakta menarik terungkap: penilaian kelayakan kredit kini tak lagi melulu bergantung pada skor kredit konvensional. Bahkan, menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), praktik penyaluran pinjaman oleh perusahaan pindar, termasuk yang ilegal sekalipun, tidak dilakukan secara serampangan.
Baca juga: Rupiah Terancam! Trump Bikin Kejutan Tarif?
Kuseryansyah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, menjelaskan bahwa jika lembaga pembiayaan tradisional mengandalkan data skor kredit, maka penyedia pindar justru memanfaatkan data alternatif. Rekam jejak telekomunikasi dan aktivitas media sosial menjadi sumber informasi berharga. Bayangkan, hanya dengan melihat satu nomor ponsel yang telah aktif selama sepuluh tahun, sebuah "skor" minimum sudah bisa terbentuk. Ini jauh lebih sederhana, tanpa perlu menilik riwayat tabungan atau besaran gaji. Nomor yang bertahan lama menunjukkan eksistensi dan kemungkinan kecil dikejar penagih utang, berbeda dengan nomor yang baru aktif beberapa hari.
Indonesia, dengan populasinya yang masif, menjadi target utama bagi industri pindar. Filosofi di baliknya sangat mendasar: setiap individu berhak mendapatkan akses kredit, bukan hanya mereka yang berada di kelas menengah atau atas. Prinsip inklusivitas ini menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini.
Baca juga: Madrid Tertahan! Valverde Gagal Penalti, Alonso Debut Pahit?
Hingga November 2025, total pembiayaan yang disalurkan melalui pindar mencapai Rp94,85 triliun, menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 25,45%. Angka ini memang signifikan, namun masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan nasional yang sangat besar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa total kebutuhan pembiayaan di Indonesia ditaksir mencapai angka fantastis Rp2.650 triliun. Sementara itu, lembaga jasa keuangan konvensional baru mampu menopang sekitar Rp1.000 triliun. Ini menyisakan celah pembiayaan sebesar Rp1.650 triliun hingga penghujung 2025. Studi dari EY MSME Market Study and Policy Advocacy bahkan memproyeksikan pada tahun 2026, kebutuhan pembiayaan UMKM bisa melonjak hingga Rp4.300 triliun, dengan potensi kesenjangan kredit mencapai Rp2.400 triliun. Pindar hadir sebagai solusi vital untuk menjembatani jurang pembiayaan ini.
Tinggalkan komentar