Ekonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuka tabir mengenai langkah strategis pemerintah terkait pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dalam sebuah pertemuan penting dengan Kepala Badan Pengelola BUMN di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta kemarin, Purbaya mengumumkan keputusan signifikan yang akan mengubah lanskap kepemilikan dan pengelolaan proyek infrastruktur megah ini. Fokus utama diskusi tidak hanya pada Whoosh, tetapi juga pada percepatan penyelesaian isu-isu krusial BUMN, penyempurnaan regulasi perpajakan, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional.
Baca juga: Bintang Mahal Liverpool Absen Lawan Arsenal Ini Kata Slot
Purbaya menggarisbawahi urgensi sinergi antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola BUMN. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses transformasi BUMN, memberikan kepastian kebijakan, serta menjaga prinsip tata kelola yang baik dan keberlanjutan fiskal. Salah satu poin terpenting adalah percepatan pengalihan pengelolaan Whoosh ke Kementerian Keuangan. Proses ini diproyeksikan rampung pada pertengahan September tahun depan, melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Kami akan mempercepat proses ini. Mudah-mudahan pertengahan September nanti, pengalihan pengelolaan KCJB sudah tuntas," ujar Purbaya kepada awak media usai pertemuan. Ia menjelaskan, pengelolaan Whoosh nantinya akan berada di bawah kendali salah satu entitas khusus atau Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Skema ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan operasional proyek tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
Baca juga: Israel Terancam Sanksi UEFA Bola Panas Membara
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan sepenuhnya mengambil alih beban utang Whoosh. Konsekuensinya, Kementerian Keuangan akan mengakuisisi mayoritas saham konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium PSBI, yang terdiri dari PTPN III, PT KAI, dan WIKA, tidak akan dibubarkan, melainkan kepemilikan sahamnya akan dialihkan kepada SMV Kementerian Keuangan.
"Konsorsiumnya tidak dibubarkan, hanya sahamnya yang akan dialihkan kepada kami," jelas Purbaya, seraya menambahkan bahwa SMV yang akan mengelola saham KCIC tersebut belum dapat diungkapkan secara spesifik, namun ia menyebutkan contoh seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dengan demikian, struktur kepemilikan saham KCIC tetap 60% dipegang pihak Indonesia (melalui SMV Kemenkeu) dan 40% oleh konsorsium Tiongkok. Purbaya memastikan bahwa pihak Tiongkok masih menunjukkan minat untuk melanjutkan proyek ini. Meskipun detail skema pembiayaan utang pasca-pengalihan belum dijelaskan secara rinci, ia menjamin bahwa hal tersebut tidak akan membebani APBN.
Selain Whoosh, pertemuan tersebut juga mencapai kesepahaman untuk mempercepat penyempurnaan regulasi perpajakan. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi proses restrukturisasi dan konsolidasi BUMN, sehingga transformasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tinggalkan komentar