Ekonesia – Pimpinan Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyatakan komitmennya untuk memimpin langsung pengawasan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh petinggi perusahaan pelat merah. Sikap tegas ini disampaikan usai pertemuannya dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, pada Senin 29 Juni 2026 di Jakarta. Dony menegaskan tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang lalai dalam memenuhi kewajiban ini.
Baca juga: Karyawan Telkom Unjuk Gigi, ESG Jadi Fokus Utama!
Dony Oskaria secara pribadi akan memastikan kepatuhan pelaporan LHKPN, bahkan untuk para pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). "Kami telah bersepakat bahwa saya sendiri yang akan mengontrol ketaatan penyampaian LHKPN ini. Kami berharap semua dilakukan tepat waktu, karena tidak ada ruang kompromi. Setiap individu yang memiliki kewajiban harus melapor, dan proses kepatuhan ini akan saya pimpin langsung," ujar Dony di hadapan awak media. Ia menambahkan, inti dari transformasi BUMN adalah membatasi celah penyelewengan, guna mencegah potensi korupsi di masa mendatang.
Di sisi lain, Aminuddin dari KPK mengungkapkan bahwa hingga 31 Maret lalu, masih terdapat sejumlah manajemen BUMN yang belum menuntaskan pelaporan harta kekayaan mereka. Pihak KPK telah melayangkan surat peringatan kepada para pemangku kepentingan agar para pengurus BUMN yang mangkir dari kewajiban LHKPN dapat dijatuhi sanksi. "Jika untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ada sanksi khusus, maka bagi BUMN, sanksi akan disesuaikan dengan aturan internal yang berlaku di masing-masing perusahaan," jelas Aminuddin.
Baca juga: Swasembada Pangan: Kunci Sukses Ada di Kolaborasi!
Aminuddin juga menekankan bahwa kewajiban pelaporan LHKPN ini tidak mengecualikan WNA yang menduduki posisi manajemen puncak di BUMN. "Termasuk WNA, meskipun mereka warga negara asing, namun posisi mereka sebagai top manajemen di BUMN membuat mereka wajib lapor LHKPN sesuai Undang-Undang Nomor 28," tegasnya, meski mengakui diskusi lebih lanjut mengenai hal ini masih berlangsung.
Sebagai informasi, beberapa BUMN memang memiliki direksi dari kalangan WNA. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk misalnya, memiliki Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi. Terbaru, Luke Thomas Mahony, seorang WN Australia, ditunjuk sebagai Direktur Utama DSI. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di tubuh BUMN.
Tinggalkan komentar