Ekonesia – Sebuah pertemuan penting berlangsung di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Senin 8 Juni 2026 Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi sorotan utama dalam diskusi strategis yang membahas arah ekonomi nasional. Rapat ini digagas oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi lainnya seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Baca juga: Desain Otomotif Indonesia Mendunia? Kemenekraf Bangga!
Dalam keterangannya Prasetyo Hadi menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan koordinasi demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai harapan. Menurutnya dinamika perekonomian dipengaruhi oleh beragam faktor kompleks. Ia lantas menyinggung koordinasi sebelumnya antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang kendali fiskal yang telah diperkuat pada Sabtu pagi 6 Juni 2026.
"Jika sebelumnya kita memperkokoh sinergi antara BI dan Kemenkeu kini fokus kita beralih pada koordinasi aspek teknis krusial di sektor ESDM" jelas Prasetyo. Politikus Gerindra ini memaparkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata niaga ekspor sumber daya alam telah efektif berlaku sejak 1 Juni 2026. Dengan hadirnya PT Danantara Sumberdaya Indonesia DSI pemerintah berharap seluruh komoditas alam yang diekspor dapat terpantau secara optimal.
Baca juga: Drama di Samarinda! Borneo FC dan Persib Berbagi Poin
Prasetyo menambahkan implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi solid dan kebijakan yang harmonis dengan Kementerian ESDM. Ia juga menyebut Menteri Bahlil Lahadalia telah memberikan penjelasan komprehensif sekaligus meluruskan berbagai isu atau pertanyaan yang beredar menegaskan bahwa tidak ada kebijakan kontroversial yang diambil oleh Kementerian ESDM.
Di akhir pernyataannya Prasetyo Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku pasar untuk bersama-sama menciptakan iklim bisnis yang sehat kompetitif dan transparan. "Mari kita bergandengan tangan mewujudkan iklim usaha yang terbuka demi kemajuan dan kepentingan bangsa serta negara kita" pungkasnya.
Tinggalkan komentar