Ekonesia – Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan keadilan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Kementerian PPN/Bappenas aktif memfasilitasi dialog antara penyandang disabilitas dan pemerintah. Tujuannya? Berbagi pengalaman, membangun sinergi, dan merumuskan solusi inklusi yang efektif.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Hal ini disampaikan dalam Temu Inklusi #6 di Cirebon.
Kabupaten Cirebon sendiri mendapatkan penghargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas 2025. Selain itu, lima provinsi terbaik penerima penghargaan serupa adalah DIY, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan NTT.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah instrumen untuk memastikan penyandang disabilitas terlibat aktif dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Salah satu contoh nyata dari Temu Inklusi adalah lahirnya konsep Desa Inklusif. Konsep ini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten di lima provinsi. Sinergi multipihak diharapkan terus memperluas praktik baik pembangunan inklusif, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang adil dan merata.
Komitmen pemerintah juga tercermin dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional 4 berfokus pada masyarakat inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas. Sementara Prioritas Nasional 6 menekankan peningkatan kesejahteraan untuk semua, tanpa terkecuali.
Tinggalkan komentar