Ekonesia Ekonomi – Indonesia Re terus berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggelar Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik 2025. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga fondasi tata kelola perusahaan yang akuntabel. "Sebagai BUMN, transparansi adalah kunci. Forum ini menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi di lingkungan Indonesia Re Group, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bisnis reasuransi yang kami jalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi," ujarnya.
Forum tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari Komisi Informasi Pusat (KIP), termasuk Ketua Donny Yoesgiantoro, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Samrotunnajah Ismail, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara badan publik dan otoritas informasi dalam menciptakan ekosistem keterbukaan yang sehat.
Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, menekankan pentingnya pembaruan informasi publik secara berkala, tidak hanya menjelang proses monitoring dan evaluasi (monev). Ia juga menyoroti efisiensi yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam monev 2024, yang mampu mempercepat proses verifikasi data secara signifikan.
Komisioner KIP, Samrotunnajah Ismail, mengingatkan pentingnya pembaruan informasi publik setidaknya setiap enam bulan sekali, didukung oleh regulasi internal yang kuat dan layanan yang inklusif. Sementara itu, Syawaludin menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa informasi, karena kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi jangka panjang.
Indonesia Re sebelumnya telah meraih predikat BUMN Informatif dengan skor 97,2 pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2024. Untuk mempertahankan predikat tersebut di tahun 2025, perusahaan berfokus pada penataan struktur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), penyusunan standar operasional prosedur, serta pengembangan infrastruktur layanan informasi publik baik secara offline maupun online.
Dengan strategi yang matang, Indonesia Re optimis dapat terus menjadi BUMN Informatif yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Informasi ini dikutip dari Ekonesia.com
Tinggalkan komentar