Ekonesia Ekonomi – Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh untuk mendampingi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang baru saja mengantongi Surat Keputusan (SK) Badan Hukum. Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, pendampingan ini meliputi pelatihan, akses permodalan, hingga jembatan kemitraan.
Menkop Budi Arie menekankan bahwa pemberian SK Badan Hukum ini adalah fondasi awal yang krusial. Namun, ia mengingatkan bahwa kemandirian sejati KDMP hanya akan terwujud melalui tekad kuat dan kerja keras dari masyarakat itu sendiri. "Kita akan mengisinya dengan kejujuran, semangat gotong royong, dan gagasan-gagasan segar," tegasnya.
Menkop meyakini KDMP dapat menjadi wadah bagi petani untuk mengoptimalkan hasil kebun, nelayan memperluas jangkauan pemasaran hasil laut, dan perajin menjual karya dengan harga yang pantas.
Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjadi salah satu contoh daerah yang baru saja menerima SK Badan Hukum untuk KDMP. Budi Arie berharap setiap desa memiliki koperasi yang kuat dan mandiri, mampu mengelola potensi lokal, memberikan manfaat langsung bagi warga, dan menjadi kebanggaan bersama.
Dengan dukungan penuh dari para tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, Menkop optimis KDMP di Papua Tengah akan tumbuh pesat. "Kekuatan kita ada di kebersamaan. Seperti lidi-lidi yang diikat menjadi satu kekuatan, di mana kalau sendirian bisa mudah dipatahkan," ujarnya.
Dari 1.200 desa/kelurahan di Papua Tengah, termasuk 81 desa/kelurahan di Nabire, seluruhnya telah membentuk KDMP melalui musyawarah desa khusus. Budi Arie berharap Nabire dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menyukseskan program ini.
"Tunjukkan bahwa ketika rakyat, pemerintah, dan tokoh adat berjalan seiring, kemandirian desa bukan hanya mimpi, melainkan bisa menjadi kenyataan," pungkasnya, seperti yang dilansir dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar