Industri Nasional Terancam? Tarif Nol AS Jadi Sorotan DPR!

Rachmad

6 Agustus 2025

2
Min Read
Industri Nasional Terancam? Tarif Nol AS Jadi Sorotan DPR!

Ekonesia Ekonomi – Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, mendesak pemerintah untuk memperkuat fondasi industri nasional di tengah gelombang kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan komitmen Indonesia untuk menghapus tarif impor bagi produk-produk asal AS, serta menghilangkan berbagai hambatan non-tarif seperti sertifikasi dan standar teknis.

Rycko menekankan perlunya menjaga kemandirian ekonomi Indonesia dari serbuan produk impor, terutama dari negara-negara maju seperti AS. Ia mewanti-wanti potensi ancaman terhadap industri dalam negeri jika langkah-langkah penguatan daya saing tidak segera diimplementasikan.

Industri Nasional Terancam? Tarif Nol AS Jadi Sorotan DPR!
Gambar Istimewa : img.antaranews.com

"Jangan sampai kita terlalu bergantung pada satu negara adidaya. Kita harus memperkuat pasar lokal dan secara aktif membuka pasar-pasar baru, seperti Asia, Afrika, dan Eropa," ujar Rycko di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, masuknya produk-produk luar yang semakin murah akibat penghapusan tarif berpotensi menekan produksi dan konsumsi produk lokal. "Ini harus menjadi cambuk. Jangan sampai kita berkiblat pada barang-barang luar dan malah melemahkan industri lokal, apalagi kalau tidak ada penggantinya. Industri kita harus didorong agar bisa bersaing," tegasnya.

Kesepakatan dagang RI-AS yang diteken pada akhir Juli 2025 ini memang menuai perhatian. Di satu sisi, Indonesia berhasil menurunkan tarif dari Amerika Serikat atas ekspor produk nasional dari rencana 32 persen menjadi 19 persen. Namun, sebagai imbal balik, Indonesia membebaskan hampir seluruh produk AS dari bea masuk serta hambatan teknis lainnya.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga berkomitmen membeli sejumlah produk strategis dari AS, seperti 50 unit pesawat Boeing, energi senilai 15 miliar dolar AS, serta produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS.

Rycko juga menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun kemandirian sektor industri nasional. "Kita harus belajar dari kebijakan ini. Ini waktunya memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, termasuk pengembangan suku cadang dan komponen penting lainnya, agar kita tidak selamanya bergantung pada negara lain," tegasnya.

Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi industri strategis, Rycko juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mendorong riset, transfer teknologi, dan insentif untuk pelaku industri dalam negeri, agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Artikel ini ditulis oleh tim ekonosia.com.

Ikuti kami di Google News

Tinggalkan komentar

Related Post