Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Indonesia gencar mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar tetap relevan di tengah dinamika tantangan global yang terus berubah. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai berdiskusi dengan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, dan perwakilan dari 31 negara anggota kunci WTO.
Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan WTO mencapai hasil yang lebih baik pada Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Conference/MC) ke-14 di Kamerun mendatang. "Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk mempersiapkan rencana terkait hal ini," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.
Dirjen WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, mengakui posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dan representasi negara berkembang yang inklusif. Sejak didirikan pada tahun 1995, WTO telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan tarif, meningkatkan perdagangan global, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, Airlangga menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, WTO menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk ketidakstabilan ekonomi global, tindakan unilateral sejumlah negara, perbedaan pandangan tentang mandat WTO, dan stagnasi mekanisme penyelesaian sengketa. "Tindakan unilateral tentu mengganggu kebijakan yang seharusnya bersifat multilateral," tegasnya.
Pertemuan MC ke-14 di Kamerun pada 26-29 Maret 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi mendasar pada sistem WTO. Isu utama yang akan dibahas meliputi upaya mempertahankan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan (rule-based order) serta mengatasi risiko perang tarif dan proteksionisme.
"Hampir semua menteri yang hadir memiliki pandangan yang sama bahwa WTO harus direformasi karena situasi telah berubah. Pertemuan MC mendatang sangat krusial karena WTO tidak boleh menjadi lembaga yang gagal," pungkas Airlangga.
Tinggalkan komentar