TeraNews Bisnis – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengajak Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPI) untuk berperan lebih dari sekadar penilai teknis. Dalam sebuah pernyataan di ICE BSD, Rabu (24/4/2025), Ossy menekankan pentingnya etika dan empati dalam setiap penilaian tanah. "Penilaian tanah bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan sosial," tegasnya.
Ossy menyoroti dampak sosial dari proyek pembangunan yang seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan. Ia mendesak MAPI untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat terdampak, mencegah agar mereka tak menjadi korban pembangunan. "Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat justru dirugikan," tambahnya.
Lebih lanjut, Ossy memaparkan keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sejak 2017, program ini telah berhasil mensertifikasi hingga 10 juta bidang tanah per tahun. Namun, masih ada sekitar 24 persen bidang tanah yang belum bersertifikat, disebabkan oleh konflik kepemilikan atau status tanah yang belum jelas. "Kita tak bisa asal terbitkan sertifikat. Perlu pendekatan yang solutif, bukan represif," ujarnya.
Dukungan terhadap pendekatan humanis ini juga disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah. Ia menilai langkah ATR/BPN selaras dengan prinsip keadilan hukum. "Konflik tanah bukan hanya masalah dokumen, tapi juga soal hak hidup masyarakat," tegas Febrie.
Melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga, pemerintah berharap program pensertifikatan tanah tidak hanya mempercepat legalitas kepemilikan, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tinggalkan komentar