Ekonesia Ekonomi – Provinsi Jambi mendapatkan angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengalokasikan kuota fantastis, yakni 10.667 sertifikasi halal gratis khusus untuk UMKM di wilayah ini pada tahun 2025.
Sayangnya, serapan kuota ini masih sangat rendah. Wakil Kepala Badan BPJPH, Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru 1.633 porsi atau sekitar 15% yang dimanfaatkan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi yang sampai ke masyarakat. "Koordinasi yang kita lakukan sekarang untuk pemantapan agar pemerintah kabupaten dan kota bisa membantu membina melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal," ujarnya di Jambi, Senin.
Rapat koordinasi yang digelar bertujuan untuk mempercepat penyerapan kuota tersebut, terutama bagi UMKM di Jambi. Pemerintah menargetkan seluruh kuota dapat terserap maksimal hingga Oktober mendatang. Prioritas diberikan pada produk makanan dan minuman yang tidak mengandung daging dan unggas.
Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengakui bahwa UMKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemahaman prosedur, akses informasi, pendampingan teknis, hingga keterbatasan biaya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial dalam memfasilitasi dan mendorong percepatan proses sertifikasi halal ini.
Menurut Wagub, sertifikasi halal adalah jaminan mutu yang meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar global. UMKM Jambi berpeluang besar untuk naik kelas dan bersaing lebih luas jika mampu memenuhi standar halal yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jambi memandang rapat koordinasi ini sebagai wadah strategis untuk menyatukan persepsi dan menyelaraskan program lintas sektor demi mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal.
Tinggalkan komentar