Ekonesia – Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik tambang ilegal di Indonesia. Setelah pertemuan penting dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas penambangan yang melanggar hukum.
Fokus utama penertiban adalah tambang-tambang yang beroperasi tanpa izin yang sah, terutama yang tidak memiliki IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Bahlil mengungkapkan bahwa banyak perusahaan tambang yang meski memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), namun abai terhadap IPPKH. Akibatnya, kawasan hutan menjadi rusak parah, dipenuhi lubang-lubang bekas galian.
"Semua pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Ia menambahkan, pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Penertiban ini diharapkan dapat menghentikan kerusakan lebih lanjut dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
Dalam rapat terbatas di Hambalang, Bahlil melaporkan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan membahas langkah-langkah penertiban kawasan pertambangan. Konsekuensi hukum bagi pelanggar juga menjadi perhatian utama. Penertiban akan difokuskan pada dua sektor utama: perkebunan dan pertambangan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penanganan kawasan ilegal secara terpadu. Ia meminta semua lembaga terkait untuk bekerja sama memastikan penegakan hukum yang efektif di wilayah-wilayah rawan. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di sektor pertambangan.
Tinggalkan komentar