Ekonesia – Gemerlap Singapura yang dulu menjadi magnet bagi para konglomerat Tiongkok kini mulai meredup. Negara kota yang dikenal stabil ini tak lagi menjadi destinasi utama bagi para "crazy rich" dari Negeri Tirai Bambu, sebuah perubahan drastis dibandingkan beberapa tahun silam.
Baca juga: Rebutan Diskon 70%! Kabinet TV Murah Meriah!
Pada 2019, daya tarik Singapura melonjak signifikan. Kala itu, gelombang protes pro-demokrasi mengguncang Hong Kong, disusul pengetatan Beijing melalui Undang-Undang Keamanan Nasional setahun kemudian. Singapura menawarkan stabilitas politik, sistem hukum yang independen, rezim family office yang mendukung, serta kemudahan berbahasa Mandarin, menjadikannya surga baru bagi para taipan.
Namun, angin berbalik arah. Kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura atau dikenal sebagai "Fujian Case" pada tahun 2023 menjadi pemicu utama. Insiden ini memaksa otoritas Singapura untuk memperketat regulasi dan menyeleksi ulang para klien mereka dengan sangat ketat.
Baca juga: PSM Makassar Hancurkan Semen Padang! Posisi di Klasemen Meroket!
"Sejak kasus Fujian mencuat, banyak sekali orang kaya asal Tiongkok yang memilih hengkang. Hampir sebagian besar dari mereka kini mengalihkan investasi dan domisilinya ke Hong Kong, Timur Tengah, atau Jepang," ungkap Ryan Lin, Direktur Bayfront Law di Singapura.
Pengetatan regulasi, termasuk pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam, berdampak langsung pada pengajuan aplikasi family office. Lin menyebutkan adanya penurunan drastis hingga 50% dibandingkan tahun 2022.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga tidak tinggal diam. Mereka memperketat aturan terkait aset kripto. Mulai tahun 2025, platform yang menawarkan produk kripto hingga tokenized equities ke luar negeri wajib memiliki lisensi. Persyaratan lisensi ini mencakup modal minimum 250 ribu dolar Singapura, kepatuhan terhadap aturan Anti Pencucian Uang (AML), dan manajemen risiko teknologi yang ketat.
Iri Xu, pendiri Jenga, sebuah lembaga jasa korporasi untuk klien Tiongkok, menambahkan bahwa kasus Fujian, ditambah masalah pada Three Arrows dan FTX, memicu "pembersihan agresif" oleh perbankan. Bank-bank melakukan uji tuntas ulang secara menyeluruh, menutup rekening, bahkan menolak pengajuan family office baru.
Akses yang semakin sulit ini mengikis kesabaran para klien. "Situasi ini benar-benar menghancurkan kepercayaan dan kesabaran klien," kata Xu. "Jika mereka tidak bisa mendapatkan rekening bank, bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis? Akhirnya, dana mereka dialihkan ke Jepang, Hong Kong, dan Dubai."
Selain itu, para konglomerat Tiongkok juga menghadapi kendala imigrasi. Permohonan izin tinggal permanen (PR) dan family office kini memerlukan pemeriksaan mendalam yang dianggap terlalu invasif, termasuk pengungkapan detail keluarga secara rinci.
Carman Chan, pendiri Click Ventures, menyoroti masalah lain seperti kewajiban merekrut tenaga kerja lokal dan lamanya proses KYC (Know Your Customer). Misalnya, sebuah family office dengan hanya dua staf diwajibkan mempekerjakan satu tenaga kerja lokal. "Jika tidak ada pekerja lokal yang memadai, ini menjadi penghambat besar. Anda tidak bisa begitu saja memindahkan staf dari luar negeri ke Singapura," jelas Chan.
Pergeseran ini menandai babak baru dalam peta investasi global, di mana destinasi yang dulu dianggap paling aman kini harus berjuang keras mempertahankan daya tariknya.
Tinggalkan komentar