Artikel:
Ekonesia Ekonomi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan vokasi inklusif. Program ini dirancang agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat SDM, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesetaraan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Salah satu langkah strategis yang diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah menjalin sinergi erat dengan 19 pemerintah daerah, dunia usaha dan industri (DUDI), serta perguruan tinggi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) Makassar dengan berbagai pihak terkait dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Perwakilan dari dunia usaha dan perguruan tinggi yang turut serta dalam kolaborasi ini antara lain Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Pertanian Takalar, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan, dan KADIN Sulawesi Tenggara.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Agung Nur Rohmad menjelaskan bahwa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang diresmikan oleh Menaker di BBPVP Makassar diikuti oleh 176 peserta yang terbagi dalam 11 paket pelatihan. Program pelatihan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti bisnis dan manajemen, teknik las, teknik elektronika, teknik manufaktur, tata kecantikan, teknik refrigerasi, fashion technology, teknik otomotif, dan bangunan.
Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DUDI, dan perguruan tinggi dalam menciptakan tenaga kerja terampil yang siap kerja, menekan angka pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan.
"Masalah ketenagakerjaan, khususnya kompetensi calon tenaga kerja dan penanganan pengangguran, harus diselesaikan melalui kerja sama kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan DUDI," ujar La Ode. Artikel ini ditulis ulang dari berita ekonosia.com.
Tinggalkan komentar