Ekonesia Ekonomi – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 meter persegi. Keputusan ini akan diambil berdasarkan respons dan tanggapan dari masyarakat.
Maruarar menjelaskan bahwa mock-up rumah subsidi tipe satu kamar tidur dengan luas bangunan 14 m2 dan luas tanah 25 m2 yang dipamerkan di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaring opini publik. "Itu kan draft kami. Kita sounding kepada rakyat, seperti apa tanggapannya. Kami dengarkan. Belum ada keputusan final," ujarnya di Jakarta, Sabtu sore.
Ia menegaskan, jika respons masyarakat terhadap konsep rumah subsidi minimalis ini negatif, maka rencana tersebut akan dibatalkan. "Kalau memang tidak mendapatkan tanggapan positif, ya saya batalkan. Selesai," tegasnya.
Selain itu, Maruarar juga akan berkoordinasi dengan jajarannya untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pembuatan desain rumah subsidi tersebut. "Kalau nanti responnya ada aturan yang dilanggar, saya akan tanyakan Dirjen saya," imbuhnya.
Ide pembangunan rumah subsidi minimalis ini tercantum dalam draft Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025, dengan ukuran luas bangunan minimal 18 meter persegi dan luas tanah minimal 25 meter persegi. Sementara, aturan yang berlaku saat ini, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, menetapkan luas bangunan rumah subsidi minimal 21 meter persegi dengan luas tanah minimal 60 meter persegi.
Selain mock-up rumah 14 meter persegi, turut dipamerkan pula mock-up rumah subsidi tipe 2 kamar tidur dengan luas bangunan 23,5 meter persegi dan luas tanah 26,3 meter persegi di Plaza Semanggi, Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai berbagai opsi rumah subsidi yang mungkin tersedia.
Tinggalkan komentar