Ekonesia Ekonomi – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan dukungan signifikan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan impian pekerja memiliki rumah. Dukungan ini diwujudkan melalui pembangunan dan renovasi hunian.
Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan komitmen kuat. Dalam tiga tahun terakhir, BPJS Ketenagakerjaan telah membantu menyediakan 567 unit rumah pada tahun 2022, 494 unit pada tahun 2023, dan hingga Juni 2024 telah menyalurkan bantuan untuk 390 unit rumah. Langkah ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung target nasional penyediaan 3 juta rumah.
Kementerian PKP dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk menjalin kerja sama strategis dalam menyediakan hunian layak bagi pekerja Indonesia. Kerja sama ini akan diwujudkan melalui nota kesepahaman (MoU) yang berfokus pada sinergi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian PKP. BPJS Ketenagakerjaan akan memanfaatkan data kepesertaan untuk mengidentifikasi pekerja yang membutuhkan rumah dan memastikan mereka mendapatkan akses pembiayaan yang tepat. Dengan 39,3 juta peserta, BPJS Ketenagakerjaan memiliki basis data yang kuat untuk menargetkan program FLPP dan MLT secara lebih efektif.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa hingga saat ini telah tersalurkan 134.400 unit rumah melalui skema FLPP, dan 76 persen di antaranya diakses oleh pekerja swasta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan kesiapannya untuk memberikan insentif berupa pembebasan uang muka bagi pekerja yang mengakses rumah subsidi. BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian PKP akan melakukan sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan untuk mempermudah akses pekerja terhadap rumah yang layak.
Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target nasional penyediaan tiga juta rumah dan memperluas akses perumahan yang terjangkau dan layak bagi pekerja di seluruh Indonesia.
Tinggalkan komentar