TeraNews Bisnis – Rencana pemerintah menaikkan royalti pertambangan menuai protes keras dari pelaku industri. Berbagai asosiasi pertambangan menilai kebijakan ini akan membebani sektor yang tengah menghadapi tantangan harga komoditas global yang melemah dan ketidakpastian ekonomi.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, industri pertambangan sudah terbebani regulasi yang dinamis. "Industri sudah terbebani berbagai kewajiban akibat regulasi yang terus berubah-ubah. Tren harga sedang turun, ekonomi global juga tidak dalam kondisi baik-baik saja, sementara ekonomi lokal berpotensi mengalami kontraksi. Kenaikan royalti ini akan berdampak besar, bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada target pemerintah menarik investasi, terutama di sektor hilirisasi," tegas Hendra.
IMA telah melayangkan surat resmi kepada pemerintah, meminta kajian ulang atas rencana kenaikan royalti. Mereka khawatir kebijakan ini akan memukul perusahaan dan investor yang telah berinvestasi di sektor pertambangan. Hendra mendesak pemerintah untuk berdialog lebih intensif dengan para pemangku kepentingan sebelum kebijakan ini diterapkan.
Senada dengan IMA, Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Nanan Soekarna, menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan pertambangan. Ia meminta regulasi yang adil dan tidak memberatkan pelaku usaha. "Kita ingin industri ini maju karena menjadi tulang punggung investasi dan perekonomian nasional. Jika industri sehat, negara juga akan sehat. Namun, jika regulasi terus berubah tanpa kajian mendalam, pelaku usaha akan menghadapi ketidakpastian yang merugikan," ujar Nanan.
APNI, bersama asosiasi pertambangan lainnya, telah membentuk sekretariat bersama untuk mengawal regulasi sektor pertambangan. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap industri ini.
Tinggalkan komentar