Ekonesia Ekonomi – Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pendapatan fantastis sebesar Rp4 triliun dari perdagangan karbon dalam kurun waktu 2025-2029. Langkah ini diharapkan menjadi sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa dana tersebut akan diperoleh dari negara-negara maju yang berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, termasuk Inggris. "Kita wajib menurunkan tingkat emisi, dan negara maju siap berkontribusi. Saya bertekad menjadikan hutan dan lahan sebagai aset yang menguntungkan di masa depan," tegas Abdul Wahid saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 di Pekanbaru, Senin.
Abdul Wahid, yang baru saja menghadiri "London Climate Week", menjelaskan bahwa harga karbon bervariasi. Bank Dunia menghargai 1 ton karbon sebesar 5 dolar AS, sementara United Nations Environment Programme (UNEP) dan donatur lainnya berpotensi memberikan harga antara 15 hingga 30 dolar AS per ton.
Dengan potensi penurunan emisi sebesar 200 ribu ton per tahun, Riau diperkirakan dapat meraup pendapatan hingga Rp4 triliun. Dalam pertemuan di Inggris, Pemprov Riau telah bertemu dengan sejumlah donatur, termasuk Architecture for REDD+ Transactions (ART), sebuah organisasi yang menyediakan standar dan kerangka kerja untuk Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di tingkat yurisdiksi.
Dana dari penjualan kredit karbon ini rencananya akan dialokasikan untuk membiayai program-program lingkungan, termasuk pembangunan di sektor lahan, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, dan transportasi. "Mudah-mudahan Bupati dan walikota bisa tersenyum. Ini adalah langkah strategis di tengah keterbatasan fiskal untuk pembangunan," pungkasnya. Informasi ini dilansir dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar