TeraNews Bisnis – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII menorehkan prestasi gemilang. Pada tahun 2024, perusahaan pelat merah ini berhasil membukukan pendapatan fantastis sebesar Rp1,49 triliun. Angka ini bukan hanya menandai peningkatan 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perusahaan sejak berdiri pada 30 Desember 2009. Capaian membanggakan ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung Selasa (6/5) di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Kredit Perbankan RI Tetap Kuat? Ini Kata Bos OJK!
Laporan keuangan 2024 yang telah diaudit dan mendapatkan opini Unmodified Opinion (Tanpa Modifikasi) juga menunjukkan laba tahun berjalan yang mengesankan, yakni Rp931 miliar. Angka ini meningkat 11 persen dari tahun 2023 dan melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 yang sebesar Rp884 miliar. PII juga menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi dengan margin laba bersih mencapai 63 persen dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) hanya 37 persen.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Kuasa Pemegang Saham, Rionald Silaban, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian luar biasa ini. Ia mendorong PII untuk terus memperluas portofolio proyek penjaminan, khususnya proyek-proyek berskala kecil. Silaban juga menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas perusahaan.
Baca juga: Harga Emas Pegadaian Kompak Turun Hari Ini Kok Bisa
Direktur Utama PII, M Wahid Sutopo, memaparkan bahwa hingga akhir 2024, PII telah berhasil menjamin 53 proyek dengan total nilai investasi mencapai Rp539 triliun. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 45 proyek infrastruktur dan 8 proyek non-infrastruktur, dengan total nilai penjaminan mencapai Rp100 triliun. Sepanjang tahun 2024, PII menambah empat proyek penjaminan baru, termasuk dua proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Jalan Non Tol Trans Papua dan Tol Kediri-Tulungagung, serta dua proyek non-KPBU, yaitu program Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE) PLN dan dukungan untuk KAI dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dengan pencapaian ini, kami berkomitmen untuk memperkuat peran strategis perseroan sesuai mandat pemerintah dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui inovasi dan tata kelola yang baik," tegas Sutopo dalam keterangan resminya.
PII, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, memiliki mandat untuk memberikan penjaminan proyek melalui skema KPBU. Hingga Mei 2025, PII telah menjamin 54 proyek di tujuh sektor strategis. Melalui IIGF Institute, PII juga aktif dalam kegiatan edukasi, riset, dan advokasi kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Tinggalkan komentar