Ekonesia Ekonomi – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapannya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang baru-baru ini dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menilai bahwa dokumen tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan transparansi fiskal dan mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang lebih baik.
Misbakhun menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya membuka visi fiskal dan ekonomi secara gamblang, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah kompleksitas tantangan global dan domestik yang ada. Menurutnya, RAPBN 2026 memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pengelolaan risiko yang cermat tetap menjadi kunci.
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2026 dinilai realistis, asalkan program prioritas dijalankan secara konsisten dan reformasi struktural terus digenjot. "Kurs rupiah yang dipatok pada Rp16.500 per dolar AS serta yield Surat Utang Negara 10 tahun sebesar 6,9 persen mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam merespons gejolak pasar global," ujar Misbakhun.
Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada stabilitas makro, tetapi juga pada masalah struktural yang mendalam. Produktivitas industri yang perlu ditingkatkan, ketergantungan pada impor pangan dan energi yang harus dikurangi, serta penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus perhatian.
Target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari juga menjadi indikator penting bagi ketahanan energi nasional. "Lifting minyak nasional kita saat ini sudah melebihi target APBN 2025, sudah menyentuh 608 ribu barel per hari. Jadi, saya kira target tersebut sangat realistis," jelasnya.
Selain itu, Misbakhun menyoroti berbagai risiko global yang perlu diwaspadai, seperti perlambatan ekonomi China, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik, serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.
Di sisi domestik, tantangan meliputi pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital. "Pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan hanya besar secara nominal agar defisit sekitar 2,4 – 2,6 persen PDB atau Rp638,8 triliun benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan," tegas Misbakhun.
Misbakhun menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi XI, untuk mengawal ketat implementasi RAPBN 2026 melalui fungsi anggaran. Tujuannya adalah memastikan RAPBN selaras dengan tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 ini agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan fundamental dan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global," pungkas Misbakhun. Laporan Ekonesia Ekonomi –
Tinggalkan komentar