TeraNews Bisnis – Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, mengungkap kunci keberhasilan Reforma Agraria di Indonesia dalam Panel Diskusi Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/2/2025). Bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, melainkan kolaborasi lintas sektoral yang menjadi penentu utama.
"Reforma Agraria bukan hanya pekerjaan rumah ATR/BPN," tegas Yulia. Ia menekankan perlunya dukungan, sinergi, dan kolaborasi aktif dari berbagai kementerian/lembaga. Bukan sekadar bekerja bersama, tetapi bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Meruntuhkan ego sektoral antar instansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan dan menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan.
Koordinasi yang solid juga menjadi sorotan. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, kelompok masyarakat, dan aparat penegak hukum (APH) harus terjalin erat. "Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang lintas sektor, baik vertikal maupun horizontal," tambah Yulia.
Tujuan kolaborasi ini, lanjut Yulia, adalah memastikan masyarakat, khususnya mereka yang berjuang untuk hak atas tanah, merasakan manfaat langsung dari Reforma Agraria. Keterlibatan semua pihak akan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program ini.
Yulia juga menyoroti masalah kepemilikan lahan terbatas yang menghambat kesejahteraan petani dan sektor pertanian—sektor yang vital bagi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan nasional.
Panel diskusi tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; perwakilan kementerian/lembaga terkait; dan akademisi. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Penataan Agraria turut mendampingi Yulia Jaya Nirmawati. (*)
Tinggalkan komentar