Ekonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat merehabilitasi fasilitas umum yang rusak pasca aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Instruksi langsung dari Presiden Prabowo mendorong respons tanggap darurat ini.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan kesiapan jajarannya. "Presiden menginstruksikan rehabilitasi segera fasilitas umum yang terdampak. Kami langsung identifikasi infrastruktur publik mana saja yang perlu diperbaiki," ujarnya di Jakarta.
Arahan presiden bersifat mendesak. Kementerian PU akan mengklasifikasikan kerusakan: ringan sedang berat atau butuh perbaikan total. Tujuannya memulihkan pelayanan publik secepatnya.
Pendataan dipercepat. Personel PU di lapangan diminta bekerja sigap. "Data harus segera terkumpul dan dilaporkan ke Presiden. Setelah administrasi selesai, pekerjaan fisik dimulai akhir minggu ini atau awal minggu depan," kata Dody.
Koordinasi dengan pemerintah daerah ditingkatkan. Pembagian tugas penanganan infrastruktur harus jelas. Mana yang ditangani pusat mana yang daerah.
Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menambahkan seluruh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) sedang melakukan identifikasi lapangan.
"Kami merespon cepat kerusakan infrastruktur. Kriteria awal meliputi terbakar atau tidak serta tingkat kerusakan ringan sedang atau berat," jelas Dewi.
Hingga kini teridentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi di 29 kota pada 12 provinsi. Data terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan.
"Kerusakan sedang hingga berat akan dikoordinasikan dengan Komite Keandalan Bangunan Gedung untuk pengecekan dan perencanaan perbaikan," imbuh Dewi.
Pendanaan rehabilitasi disiapkan melalui mekanisme tanggap darurat. Kerusakan ringan bisa diatasi dalam tujuh hari menggunakan anggaran darurat. Perhitungan biaya kerusakan sedang dan berat sedang dilakukan. Tambahan anggaran akan diajukan jika diperlukan.
Tinggalkan komentar