TeraNews Bisnis – Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas anggaran negara hingga Rp256,1 triliun. Langkah efisiensi terbesar dalam sejarah pemerintahan ini menimbulkan pertanyaan: akankah efektif atau justru berdampak negatif?
Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, menyoroti potensi dampak negatif dari pemangkasan anggaran yang signifikan ini. Ia memperingatkan bahwa pengurangan anggaran di sektor-sektor krusial seperti pemeliharaan infrastruktur atau pelatihan dan pengembangan, bisa menurunkan efektivitas birokrasi. Meskipun pemangkasan anggaran untuk ATK, kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas mungkin masuk akal, penghematan yang terlalu agresif di sektor lain berpotensi merugikan.
"Efisiensi harus dibarengi dengan realokasi dana yang tepat," tegas Achmad. Ia menekankan pentingnya mengalokasikan dana yang dihemat ke program-program produktif yang berdampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Program populis tanpa perencanaan matang, misalnya, justru bisa kontraproduktif.
Agar efisiensi anggaran tidak sekadar angka, Achmad menyarankan beberapa langkah strategis. Evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos belanja mutlak dilakukan. Sistem penganggaran berbasis kinerja juga perlu diperkuat, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan terukur dan berorientasi pada hasil nyata, bukan hanya formalitas atau kepentingan segelintir ASN. Yang terpenting, pemerintah harus memastikan dana yang dihemat digunakan secara produktif dan tepat sasaran. (Bianca/Teranews.id)
Tinggalkan komentar