TeraNews Bisnis – Keputusan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur dan transportasi menuai kekhawatiran. Langkah efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, justru berpotensi menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. Pemangkasan ini dinilai sebagai bumerang, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada akses transportasi dan infrastruktur memadai untuk menopang aktivitas ekonomi.
Transportasi dan infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Bagaimana Indonesia bisa mencapai target 2045 jika infrastrukturnya terbengkalai dan akses transportasi di daerah terpencil tak terjamin? Daerah-daerah tersebut akan terjerat kemiskinan dan ketertinggalan, sementara disparitas harga semakin melebar.

Pemotongan anggaran pembangunan jalan dan program jalan daerah secara drastis pada 2025 sangat mengkhawatirkan. Kondisi jalan rusak, khususnya di daerah terpencil, akan semakin memperparah situasi. Dampaknya pun terasa di sektor transportasi. Subsidi angkutan umum, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, yang selama ini menopang masyarakat menengah ke bawah, terancam hilang. Akibatnya, pengangguran massal di sektor transportasi dan kesulitan akses bagi masyarakat bisa terjadi.
Lebih jauh, perekonomian daerah akan terpukul. Akses transportasi terbatas menghambat perekonomian lokal, mengurangi daya saing, dan mengganggu distribusi barang. Pemerintah seharusnya lebih cermat memilih sektor mana yang perlu efisiensi, tanpa mengorbankan sektor vital bagi kehidupan masyarakat.
Keberhasilan Indonesia Emas 2045 tak hanya bergantung pada program seperti Makan Bergizi Gratis atau Ketahanan Pangan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang merata. Tanpa infrastruktur dan transportasi yang memadai, program-program tersebut akan sulit terlaksana. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan anggaran, terutama di sektor infrastruktur dan transportasi. Program Makan Bergizi Gratis penting, tetapi jangan sampai mengorbankan sektor yang lebih fundamental sebagai penggerak kemajuan. Dengan perencanaan dan seleksi yang tepat, Indonesia bisa meraih tujuannya tanpa mengorbankan kebutuhan dasar rakyat.
Pemerintah harus segera mengevaluasi pemangkasan anggaran, khususnya yang terkait infrastruktur dan transportasi. Langkah yang tak mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan kemajuan negara akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045. Infrastruktur harus terjaga, subsidi transportasi harus dipertahankan, dan kebijakan harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat. (Sigit Nugroho, ST)
Tinggalkan komentar