Ekonesia Ekonomi – Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengendalikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dukungan ini diberikan demi melindungi kesehatan hewan ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto, usai kunjungan kerja ke Balai Besar Veteriner Farma (BBVet) Pusvetma Surabaya, mengungkapkan pentingnya keberlanjutan kebijakan pengendalian PMK sebagai bagian integral dari program ketahanan pangan nasional. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penyediaan vaksin. Saat ini, pemerintah baru mampu menyediakan empat juta dosis vaksin dari total kebutuhan delapan juta dosis untuk tahun 2025.
Panggah menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan berjuang untuk mengalokasikan anggaran tambahan setelah menerima program jangka panjang dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Target yang ingin dicapai adalah Indonesia bebas PMK sepenuhnya pada tahun 2035. "Ini yang menjadi perhatian Komisi IV. Kita berupaya keras terkait dengan kembalinya kita bebas dari PMK," ujarnya. Sebagai wakil ketua komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan, Panggah menyatakan bahwa kebutuhan anggaran akan dibahas bersama Kementan untuk menentukan jumlah yang memadai.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa target Indonesia bebas PMK pada tahun 2035 telah disusun dengan pendekatan strategis berbasis Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH). "Sejak 2022, pemerintah bergerak cepat menetapkan status wabah PMK, memulai vaksinasi massal, dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Di semester pertama 2025, kita berhasil menurunkan kasus PMK hingga 92 persen," kata Agung.
Strategi vaksinasi periode kedua pada Juli–September 2025 akan difokuskan pada wilayah berisiko tinggi seperti Pulau Jawa dan Lampung. Per akhir Juni 2025, stok vaksin nasional mencapai 15,4 juta dosis dari produksi swasta dan Pusvetma. "Kami memastikan vaksin yang digunakan berkualitas, aman, dan mudah diakses peternak. Vaksin PMK produksi Pusvetma terbukti efektif dan sangat diminati peternak karena tidak menimbulkan efek samping," tambahnya.
Agung menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan peternak, dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan secara menyeluruh. "Tanpa keterlibatan daerah dan kesadaran peternak, mustahil kita mencapai Indonesia bebas PMK 2035," pungkas Agung, seperti yang dilansir ekonosia.com.
Tinggalkan komentar