Ekonesia Ekonomi – Pemkab Pekalongan tengah berupaya keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu langkahnya adalah dengan mengajukan proposal pendanaan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk penataan kawasan pesisir dan rehabilitasi rumah warga.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mengungkapkan bahwa usulan ini telah disampaikan langsung kepada Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah. Pertemuan yang berlangsung hangat itu membahas berbagai program prioritas daerah, terutama yang berkaitan dengan perumahan dan penataan kawasan pemukiman.
Fokus utama pengajuan ini adalah penanganan kawasan pesisir yang mendesak untuk diperbaiki, serta program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP. "Kami mengusulkan sekitar 490 unit rumah untuk program BSPS," jelas Sukirman. Program ini, lanjutnya, serupa dengan program RTLH yang pernah dijalankan oleh Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan.
Bantuan BSPS bersifat stimulan, dengan nilai total Rp20 juta per unit. Dana tersebut dialokasikan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja dan Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan. Sukirman menekankan pentingnya gotong royong masyarakat dalam program ini. "Kami berharap warga dapat membantu karena uang segitu memang pasti tidak cukup. Inilah yang perlu kita dorong bersama agar rasa solidaritas terus berkembang," ujarnya.
Dengan adanya penataan kawasan pesisir dan rehabilitasi RTLH, diharapkan kualitas hidup masyarakat Pekalongan dapat meningkat secara signifikan. Pemkab Pekalongan optimis, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan partisipasi aktif masyarakat, program ini akan berjalan sukses. Informasi ini dikutip dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar