TeraNews Bisnis – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen (yoy), angka terendah sejak kuartal III 2021. Data Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi catatan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan jauh di bawah angka 5,11 persen pada kuartal I 2024, serta 5,02 persen di kuartal IV 2024. Penurunan signifikan terlihat pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang minus 1,38 persen, berbanding terbalik dengan pertumbuhan 20,44 persen di kuartal I 2024. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga anjlok dari 24,13 persen menjadi 3,07 persen. Meskipun pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) masih tumbuh 4,89 persen, porsi 54,53 persennya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap menunjukkan penurunan.
Baca juga: Superbank Untung Gede! Laba Meroket?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui berkurangnya belanja pemerintah sebagai salah satu faktor penyebab perlambatan. Ia menekankan percepatan belanja negara sebagai solusi. Namun, masalah tak hanya berhenti di pertumbuhan ekonomi yang melambat. BPS juga mencatat peningkatan pengangguran hingga 7,28 juta orang, bertambah sekitar 82 ribu orang dalam setahun terakhir.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menilai angka 4,87 persen sebagai alarm bahaya. Ia berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang rendah ini hanya tertolong oleh peningkatan konsumsi masyarakat saat Lebaran. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan jauh lebih rendah. Andry mengkritik pemerintah yang dinilai pasif tanpa memberikan insentif atau stimulus, sementara industri dalam negeri lesu akibat penurunan daya beli di China dan perang dagang AS. Akibatnya, PHK massal terjadi dan daya beli masyarakat menurun. Ia juga menyoroti capital flight dan minimnya intervensi pemerintah.
Baca juga: Listrik Gratis! Jateng Sasar 1.000 Rumah Warga Miskin
Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia dan Ronny Sasmita dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution sepakat bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi penyebab utama. Mereka menilai efisiensi anggaran kurang tepat diterapkan di masa ekonomi membutuhkan stimulus. Jika kebijakan ini tak berubah, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin terpuruk, memperparah PHK dan kesulitan masyarakat. Keduanya mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran dan meningkatkan stimulus untuk menggenjot daya beli masyarakat.
Tinggalkan komentar