Ekonesia Ekonomi – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat keamanan pasokan minyak dan gas nasional. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang bisa merembet ke perekonomian Indonesia.
Wijayanto menekankan perlunya pembenahan kontrak dengan mitra dagang untuk memastikan ketersediaan pasokan energi. "Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita," ujarnya kepada ekonosia.com di Jakarta, Jumat.
Meskipun harga minyak global saat ini masih relatif stabil—dengan minyak mentah Brent di level 72,16 dolar AS per barel dan WTI di 73,92 dolar AS per barel pada Jumat (20/6) pukul 14.53 WIB—Wijayanto mengingatkan bahwa ketidakpastian tetap tinggi. Ia menyoroti peran Iran sebagai produsen minyak dan gas dunia, serta Selat Hormuz sebagai jalur vital ekspor impor energi global.
"Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia," jelasnya.
Meskipun memperkirakan konflik tidak akan meluas karena sikap netral Amerika Serikat, Rusia, dan China, Wijayanto tetap mewanti-wanti potensi gangguan pada rantai pasok minyak dan gas global. Hal ini dikhawatirkan dapat menekan kinerja ekspor Indonesia, terutama sektor komoditas, yang berpotensi memperburuk neraca transaksi berjalan dan melemahkan nilai tukar rupiah.
"Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah," tegas Wijayanto.
Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, Wijayanto juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa. Cadangan devisa ini akan menjadi amunisi bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.
"Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent," pungkasnya.
Tinggalkan komentar