Ekonesia Market – Jakarta – Desentralisasi daerah kini menjadi sorotan tajam para pemimpin daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Mereka mengkhawatirkan terjadinya pelemahan otonomi, terutama dalam hal anggaran dan pembuatan kebijakan publik. Kondisi ini dinilai memberatkan daerah dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno, mengungkapkan bahwa kepala daerah menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan kewenangan terkait perizinan dan dana hibah. Kebijakan ini berdampak signifikan pada pengelolaan daerah, terutama bagi wilayah di luar Pulau Jawa.
Wiyatno mencontohkan, APBD Kabupaten Kapuas mencapai Rp3,3 triliun, namun PAD hanya menyumbang Rp224 miliar. Kesenjangan ini menggambarkan betapa sulitnya daerah mengandalkan sumber pendapatan sendiri di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
"Kewenangan daerah semakin tergerus. Kami kesulitan meningkatkan PAD karena banyak faktor yang di luar kendali kami," ujar Wiyatno dalam dialog bersama Shafinaz Nachiar di Nation Hub, CNBC Indonesia.
Isu otonomi daerah ini menjadi krusial karena menyangkut kemampuan daerah dalam membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Jika kewenangan dan sumber pendanaan terus dipangkas, dikhawatirkan pembangunan di daerah akan terhambat dan ketimpangan antar wilayah semakin lebar. ekonosia.com
Tinggalkan komentar