Ekonesia Ekonomi – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yakin sektor manufaktur Indonesia punya potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar dari capaian 5,6% (year-on-year) pada triwulan II 2025. Optimisme ini didasari keyakinan bahwa kebijakan pro-industri akan menjadi katalisator utama.
Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menegaskan bahwa angka pertumbuhan tersebut sudah membuktikan ketangguhan industri di tengah tekanan global. Namun, ia meyakini potensi sebenarnya jauh lebih besar jika pemerintah menerapkan kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri.
"Dengan kebijakan yang kurang mendukung saja sudah mencapai pertumbuhan 5,60 persen. Apalagi jika kebijakan yang pro industri diberlakukan, tentu pertumbuhan manufaktur melesat jauh lebih tinggi lagi," ujarnya di Jakarta, Rabu. Kebijakan pro industri ini meliputi perlindungan industri dalam negeri, pengendalian impor produk jadi, dan kemudahan pasokan bahan baku.
Kemenperin menanggapi kritik terkait perbedaan data pertumbuhan industri dari BPS dan PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global. Menurut Kemenperin, kinerja positif sektor industri pada triwulan II 2025 sejalan dengan data dan indikator valid lainnya, seperti Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Prompt Manufacturing Index-Bank Indonesia (PMI BI), serta capaian investasi dan ekspor sektor industri.
IKI Juli 2025 menunjukkan kepercayaan industri naik menjadi 52,89 poin, mencerminkan optimisme pelaku industri di tengah tantangan global. Selain itu, pada semester I 2025, tercatat 1.641 perusahaan melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru dengan nilai investasi Rp803,2 triliun, menciptakan potensi penyerapan 303 ribu tenaga kerja baru.
Febri menegaskan komitmen Kemenperin untuk menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Ia menyebutkan beberapa kebijakan strategis yang dapat mendongkrak pertumbuhan, termasuk pengendalian impor produk jadi, pengalihan pelabuhan masuk produk impor, kemudahan pasokan bahan baku, dan pengurangan kuota produk industri Kawasan Berikat.
Kemenperin lebih mengandalkan IKI dan PMI BI sebagai dasar analisis dan perumusan kebijakan. "Kami menghargai hasil survei PMI sebagai referensi umum, namun dalam merumuskan kebijakan, Kemenperin menggunakan IKI dan PMI BI. Jumlah perusahaan industri yang jadi sampel rata-rata dalam IKI 3.100 perusahaan tiap bulannya sementara survei PMI S&P Global tidak lebih dari 500 perusahaan industri per survei," jelasnya. IKI dianggap lebih akurat karena mencakup 23 subsektor manufaktur dan divalidasi oleh pakar ekonomi. Informasi ini dilansir dari ekonosia.com.
Tinggalkan komentar