Ekonesia Ekonomi – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggandeng Perum Bulog untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa melalui sinergi penyaluran bahan pokok langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi dan menstabilkan harga pangan di Jatim.
Khofifah menekankan pentingnya peran KDMP sebagai simbol kekuatan ekonomi rakyat yang dibangun dari, oleh, dan untuk desa. "Agar benar-benar berdampak, kita butuh pasokan pangan pokok yang stabil dan langsung dari Bulog, tanpa rantai distribusi berlapis. Di sinilah negara harus hadir secara nyata," ujarnya di Surabaya, Minggu.
Saat ini, terdapat 8.494 koperasi berbadan hukum di seluruh Jatim. Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas manajemen SDM, sistem distribusi, dan model bisnis agar koperasi dapat berkelanjutan. Khofifah berharap Bulog dapat secara aktif menyuplai komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng ke koperasi, serta memperluasnya ke pupuk dan LPG dengan menggandeng BUMN lainnya.
"Kita ingin memastikan keberlangsungan usaha ini dengan pasokan bahan pokok dan pangan yang stabil, merata, langsung dari Bulog. Ini adalah kehadiran nyata negara untuk rakyat," tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya kemudahan akses dan penyederhanaan prosedur bagi koperasi untuk mendapatkan suplai dari Bulog sebagai wujud penguatan kemandirian desa.
Kepala Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan Bulog untuk mendukung penyaluran bahan pokok ke koperasi secara langsung dan berkelanjutan. "Penyaluran ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah bagian dari strategi memperluas akses bahan pokok dan mendukung stabilisasi harga di desa. Ini juga bentuk kontribusi Bulog dalam memperkuat ekonomi kerakyatan," jelasnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim bersama Bulog dan mitra terkait akan menggelar rapat koordinasi teknis untuk menyusun peta jalan penguatan koperasi, termasuk skema pembiayaan dan sinkronisasi dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Sumber: ekonosia.com
Tinggalkan komentar