Ekonesia Ekonomi – Peluncuran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Center of Economics and Law Studies (Celios) mewanti-wanti pemerintah untuk menjaga kualitas portofolio dan likuiditas Kopdes agar tidak menjadi bumerang.
Rani Septyarini, Peneliti Ekonomi Celios, menekankan bahwa ekspansi Kopdes Merah Putih harus didasari penilaian risiko yang matang. "Jika dipaksakan, lonjakan kredit bisa berubah menjadi tekanan cadangan kerugian dan menggerus ekuitas," ujarnya, Senin (21/07/2025).
Celios mencatat, meski aset dan volume usaha koperasi meningkat dalam delapan tahun terakhir, mayoritas masih tergolong ultramikro dan mikro. "Sebesar 59,42 persen koperasi kita memiliki omzet di bawah Rp300 juta per tahun," imbuh Rani.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, bahkan menyoroti potensi penyalahgunaan dana pinjaman Kopdes Merah Putih yang masif, membuka celah korupsi baru. Ia menyarankan pemerintah memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan swasta untuk pembangunan desa berkelanjutan.
"Stimulus fasilitas kredit bagi koperasi yang eksisting dan berkinerja baik lebih efektif, sehingga pengembangan koperasi tidak mengorbankan yang sudah ada," kata Nailul.
Riset Celios juga mengungkap potensi risiko gagal bayar mencapai Rp85,96 triliun selama enam tahun masa pinjaman, yang akan membebani pemerintah desa sebagai penanggung jawab.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa koperasi adalah alat bagi masyarakat ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama. Peluncuran Kopdes Merah Putih dilakukan di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang dari sumber ekonosia.com dengan tujuan menyajikan informasi yang lebih ringkas dan menarik, serta menghindari plagiarisme.
Tinggalkan komentar