TeraNews Bisnis – Jakarta, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi bergandengan tangan memperkuat tata kelola pemerintahan. Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani langsung oleh Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Jakarta Timur, Kamis (27/3). Saksi penting acara ini adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
MoU ini memiliki dua fokus utama. Pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPS, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi pelayanan publik yang lebih optimal. Kedua, memperkuat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik untuk mendukung pengawasan BPKP.
"Kerja sama ini merupakan komitmen penting untuk meningkatkan kualitas tugas masing-masing instansi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional," ujar Ateh dalam keterangan resminya, Minggu (30/3). Ia berharap akses BPKP terhadap data dan informasi dari BPS akan semakin lancar, mendukung pengawasan keuangan dan pembangunan yang lebih efektif.
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menegaskan kesiapan lembaganya berkontribusi untuk pembangunan nasional lewat data yang akurat. "Kami berharap bisa berkontribusi, misalnya memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran," tambahnya.
Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan pentingnya kolaborasi ini. "Pengawasan yang efektif tak akan terwujud tanpa data yang berkualitas," tegasnya, menekankan peran krusial kedua lembaga ini dalam keberhasilan pembangunan nasional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
Tinggalkan komentar